KPAI Apresiasi MK karena Gugurkan Pasal 'Pernikahan Dini'

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 14 Desember 2018 16:00
KPAI Apresiasi MK karena Gugurkan Pasal 'Pernikahan Dini'
Pada tahun 2015, 23 persen perempuan yang kini berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun.

Dream - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapreasi Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Putusan MK menyebut batas minimal usia pernikahan 16 tahun melanggar UUD 1945.

" Perkawinan usia anak menjadi salah satu problem yang akan berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang," ujar Ketua KPAI, Susanto, dalam keterangan tertulis yang diterima Dream, Jumat 14 Desember 2018.

Menurut Susanto, berdasarkan data tahun 2015, 23 persen perempuan yang kini berusia 20-24 tahun melakukan pernikahan pertamanya sebelum usia 18 tahun. Umumnya, perempuan yang menikah di usia di bawah 18 tahun memiliki pendidikan rendah.

" Hal ini rentan menyebabkan dampak jangka panjang bagi keluarganya dan berpotensi menyebabkan kemiskinan yang berulang," ucap dia.

Selain itu, pernikahan dini dapat meningkatkan potensi kematian pada ibu dan bayinya. Tak hanya itu, pernikahan dini juga bisa berdampak pada kualitas keluarganya yang kurang baik.

" Dengan demikian, perkawinan usia anak akan berdampak terhadap performa indeks kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang," kata dia.

Susanto menuturkan, KPAI akan mengawal putusan MK ini hingga ke DPR dalam perubahan aturan batasan usia menikah ini. Menurutnya, ini merupakan suatu momentum untuk mendorong harmonisasi usia anak dalam aturan perundang-undangan.

" Maka, Putusan MK merupakan langkah positif untuk meningkatkan indeks sumberdaya manusia Indonesia ke depan," ujar Susanto.

1 dari 1 halaman

Pasal 'Pernikahan Dini' Dinyatakan Tidak Sah

Dream - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1947. Majelis hakim menyatakan bahwa batas usia pernikahan minimal 16 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

" Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," ucap Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, dikutip dari laman Liputan6.com, Kamis 13 Desember 2018.

MK menyatakan frasa 'usia 16 tahun' dalam UU Nomor 1 Tahun 2018 bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU Perlindungan anak, yang masuk dalam kategori anak usianya sejak dalam kandungan dan belum melewati 18 tahun.

Dalam putusan ini, MK memberikan batas waktu hingga tiga tahun kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah aturan batas usia pernikahan itu.

" Meminta pembuat UU paling lama tiga tahun untuk melakukan perubahan tentang perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas usia minimal perempuan dalam perkawinan," ucap Anwar.

Selain itu, Hakim MK I Dewa Gede Palguna menerangkan, berdasarkan Pasal 31 UUD 1945, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dasar hingga 12 tahun.

Jika batas usia pernikahan 16 tahun, itu artinya dapat mengganggu hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar.

" Padahal hak pendidikan adalah hak konstitusional yang harusnya dapat dinikmati setara dengan laki-laki," ujar Palguna.

Putusan ini bermula dari gugatan 'korban' pernikahan dini, Maryati, Endang Warsinah, dan Rasminah. Ketiganya mengajukan permohonan uji materi pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi " Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun."

(Sumber: Liputan6.com/Ika Defianti)

Beri Komentar
Reaksi Mainaka yang Bikin Nia Ramadhani Menangis