Menag Minta Jaminan Full Day School Tak Ganggu Kegiatan Ponpes

"Jika tidak ada jaminan, sebaiknya dikaji secara lebih mendalam," kata Lukman.

Dream - Wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan penerapan full day school menuai respon beragam dari masyarakat. Beberapa pengamat pendidikan menilai full day school akan berimbas negatif kepada eksistensi madrasah diniyah dan pondok pesantren.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta rencana penerapan full day school harus memberikan jaminan terhadap kelangsungan madrasah diniyah dan pondok pesantren.

" Harus ada jaminan bahwa penerapan kebijakan tersebut benar-benar justru untuk memberikan pengakuan dan penguatan terhadap eksistensi madrasah diniyah, pondok pesantren, dan sejumlah lembaga pendidikan keagamaan informal dan non formal lainnya, termasuk pengakuan dan pemberdayaan guru-gurunya," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya di laman kemenag.go.id, Rabu, 14 Juni 2017.

Bila tidak ada jaminan tesebut, Lukman mengatakan, sebaiknya rencana penerapan kebijakan full day school ditinjau ulang.

" Jika tidak ada jaminan, sebaiknya dikaji secara lebih mendalam lagi dampak negatif (mudharat) yang ditimbulkannya, karena ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat," ucap dia.

Dalam keputusannya, Kemendikbud telah menerbitkan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Pasal 2 Permendikbud tersebut mengatur kedepannya siswa akan menjalani 40 jam pelajaran selama lima hari sekolah.

Sebagian masyarakat berpandangan aturan ini akan mengganggu kegiatan lembaga pendidikan keagamaan non formal yang selama ini sudah berkembang di masyarakat.(Sah)