Menag Minta Menkes Prioritaskan Jemaah Haji Dapat Vaksin Covid-19

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 20 Januari 2021 08:01

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Permintaan itu disampaikan sambil menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji dari otoritas Saudi.

Dream - Kementerian Agama terus menjalankan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442H/2021M sembari menunggu keputusan Arab Saudi. Jika dalam kondisi normal, jemaah haji Indonesia tahun ini mulai diberangkatkan pada 15 Juni 2021.

Sebagai bagian dari persiapan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah berkirim surat ke Menteri Kesehatan pada 5 Januari 2021. Isi surat tersebut meminta Menkes untuk memprioritaskan jemaah haji mendapatkan vaksin Covid-19.

" Dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan, kami telah bersurat ke Menkes, meminta agar jemaah haji tahun 1442H/2021M mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19," ujar Gus Yaqut dalam keterangan tertulis.

1 dari 4 halaman

Empat Alasan Jemaah Haji Perlu Diprioritaskan

Gus Yaqut menjelaskan beberapa pertimbangan mengapa jemaah haji perlu diprioritaskan dalam vaksinasi. Pertama, ada kemungkinan jemaah haji ditolak masuk Saudi jika belum mendapatkan vaksin.

Umroh Pandemik

Alasan kedua, perlu alokasi waktu, tempat, dan biaya tambahan untuk karantina sebelum dan setiba di Saudi jika jemaah belum divaksin. Sedangkan alasan, kewajiban swab test PCR dan karantina tetap berlaku baik sebelum dan ketika tiba di Saudi apabila jemaah tidak divaksin.

" Keempat, jika belum divaksin, perlu penerapan physical distancing di embarkasi, selama penerbangan, dan selama di Arab Saudi, serta setibanya jemaah di Tanah Air," kata Gus Yaqut.

2 dari 4 halaman

Jika Kuota Normal, 257.540 Orang Divaksinasi

Gus Yaqut melanjutnya apabila opsi yang didapat adalah kuota normal, maka vaksinasi perlu dijalankan kepada 257.540 orang. Rinciannya, 221 ribu jemaah haji reguler dan khsus, 4.200 petugas kloter dan non-kloter, 3.400 petugas haji seluruh provinsi.

Kemudian kepada 18 ribu pembimbing haji pada 6.000 KUA kecamatan. Juga kepada 10.940 panitia dan pembimbing manasik pada 547 kabupaten/kota seluruh Indonesia.

" Kami masih menunggu respon dari Menkes. Kami harap ini bisa segera dilakukan, utamanya setelah ada kepastian dari Arab Saudi terkait penyelenggaraan dan kuota haji 1442H/2021M," kata Gus Yaqut.

Selalu ingat #PesanIbu untuk selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk pencegahan virus COVID19. Jika tidak, kamu akan kehilangan orang-orang tersayang dalam waktu dekat.

3 dari 4 halaman

Menag Yaqut Qoumas: Belum Ada Kepastian Haji 2021

Dream - Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, mengungkapkan pihaknya telah melakukan lobi dengan otoritas Arab Saudi terkait kepastian penyelenggaraan haji 1442 H/2021 M. Ini mengingat musim haji yang akan datang masih berada di tengah pandemi Covid-19.

Yaqut mengatakan Kemenag telah berkoordinasi dengan otoritas yang bersangkutan. Juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Urusan Haji dan Umroh Saudi.

Gus Yaqut: Selamat Merayakan Natal 2020, Wujudkan Harmoni Dalam Kemajemukan

" Dari koordinasi tersebut diperoleh informasi sementara bahwa sampai saat ini kepastin adanya ibadah haji pada tahun 2021 belum diperoleh," ujar Gus Yaqut saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, disiarkan channel YouTube DPR RI.

Gus Yaqut menjelaskan kepastian soal penyelenggaran haji merupakan kewenangan dari Saudi. Sementara saat ini Saudi sedang fokus pada penanganan Covid-19.

Pemerintah Indonesia sendiri memiliki tiga opsi pelaksanaan haji. Ketiganya yaitu kuota penuh, kuota terbatas atau tidak memberangkatkan jemaah.

4 dari 4 halaman

Dari tiga opsi tersebut, Pemerintah tetap mempertahankan opsi kuota penuh. Meski demikian, hal itu tetap bergantung pada keputusan Saudi.

" Kita semua berharap ini (pandemi Covid-19) segera berakhir sehingga pelaksanaan ibadah haji 2021 berjalan normal seperti tahun sebelumnya," kata Gus Yaqut.

Apabila melihat kalender Hijriah, kata Gus Yaqut, musim haji 2021 dimulai pada Juni. Dengan asumsi kondisi normal, jemaah bisa diberangkatkan mulai 4 Dzulqa'dah 1442 H atau 15 Juni 2021.

Berdasarkan perkiraan tersebut, Pemerintah memiliki waktu lima bulan untuk persiapan penyelenggaraan haji. Sehingga, Gus Yaqut menilai pembahasan mengenai ibadah haji harus sesegera mungkin dibahas.

" Melihat ruang lingkup yang begitu luas dan persiapan yang terbatas, berbagai persiapan harus segera dibahas, salah satunya usulan kami untuk memulai pembahasan membahas biaya haji 2021 meski informasi besaran kuota haji belum bisa dipastikan," kata Gus Yaqut.