PSBB Kota Bogor Berlaku, Pelanggar Bisa Dibui 1 Tahun atau Denda Rp100 Juta

Reporter : Ahmad Baiquni
Rabu, 15 April 2020 12:01
PSBB Kota Bogor Berlaku, Pelanggar Bisa Dibui 1 Tahun atau Denda Rp100 Juta
Sanksi ini diterapkan untuk menekan pergerakan warga di masa PSBB.

Dream - PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar di Kotamadya Bogor mulai berlaku hari ini, Rabu, 15 April 2020. Semua masyarakat diminta untuk memenuhi ketentuan dalam kebijakan PSBB tersebut jika tak ingin terkena sanksi.  

Salah satu sanksi terberat buat pelanggar PSBB Bogor adalah penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda maksimal Rp100 juta.

" Pemberian sanksi pidana itu diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor yang merujuk UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan," ujar Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta, dikutip dari Liputan6.com.

Kota Bogor merupakan salah satu daerah penyangga DKI Jakarta. Banyak warga daerah ini yang setiap hari pergi ke Jakarta di pagi hari, sedangkan sore harinya pulang ke Kota Bogor.

Alma mengatakan, sanksi untuk pelanggar PSBB tertuang dalam Pasal 28 Perwalkot Bogor. Pasal ini merujuk pada Pasal 92 dan 93 UU Kekarantinaan Kesehatan.

Berikut bunyi Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan wilayah sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

1 dari 5 halaman

Pencabutan Izin Badan Usaha

Sanksi pidana tersebut, kata Alma, juga merujuk pada Pasal 212, 216, dan 2018 KUHP. Pasal-pasal tersebut memuat ketentuan bagi orang yang tidak patuh dengan peraturan dengan tetap berkerumun setelah ada perintah membubarkan diri oleh Polri/TNI dan Aparatur Sipil Negara, maka dapat ditindak dengan sanksi pidana ringan berupa denda.

" Jika pelakunya adalah badan usaha yang dilarang untuk berkegiatan maka dapat dijatuhi sanksi pencabutan izin usahanya," kata dia.

Lebih lanjut, Alma meminta masyarakat untuk mematuhi ketentuan pelaksanaan PSBB di Kota Bogor. Pemkot Bogor sendiri, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD Kota Bogor dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Bogor, menerapkan PSBB mulai 15 April 2020 pukul 00.01 WIB hingga 28 April 2020 pukul 24.00 WIB.

Sumber: Liputan6.com.

© Dream
2 dari 5 halaman

6 Titik Pemantauan PSBB di Kota Bogor yang Berlaku 15 April

Dream - Pemerintah Kota Bogor menetapkan penyekatan lalu untuk menekan pergerakan masyarakat selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Rabu, 15 April nanti. Langkah ini diterapkan pada enam titik yang berada di perbatasan dengan Kabupaten Bogor.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan akan ada pos penyekatan atau check poin di enam titik yaitu di Simpang Pomad tepatnya Jalan Raya Jakarta-Bogor, Exit Toll Jagorawi tepatnya di Baranangsiang, Exit Toll Jagorawi tepatnya di Ciawi, Simpang Yasmin atau Jalan Sholeh Iskandar, serta di Bubulak.

" Selain itu, ada penyekatan di seputaran Istana Bogor, seperti di pintu satu, dua dan tiga. Akan dijaga oleh beberapa personel," ujar Dedie.

Untuk titik lalu lintas antar wilayah, Dedie mengatakan akan diupayakan untuk pengurangan arus mobilitas warga. Hal ini sesuai dengan kesepakatan yang sudah diambil dengan para kepala daerah.

" Khususnya yang tidak berkepentingan dan tidak terkait dengan hal-hal yang dikecualikan seperti bidang medis, logistik, telekomunikasi, kebutuhan pokok, distribusi barang dan industri strategis," kata Dedie.

3 dari 5 halaman

Maksimalkan PSBB

Selanjutnya, Dedie mengatakan tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota dan Surat Keputusan Wali Kota untuk pendistribusian jaring pengaman sosial di Kota Bogor. Dia juga mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum pemberlakuan PSBB.

Dia juga meminta para pelaku industri mempersiapkan fasilitas untuk memudahkan masyarakat. Seperti restoran menyiapkan layanan pesan antar dengan memanfaatkan ojek online.

" Demikian pula dengan sistem belanja, yang sebelumnya di pasar kita tekan semaksimal mungkin dilakukan secara online atau kolektif," kata dia.

Selain itu, jam operasional angkutan umum dibatasi menjadi pukul 06.00 WIB hingga 18.00 WIB. Sedangkan penumpang yang boleh diangkut sebanyak 50 persen dari maksimal kapasitas tiap angkutan.

Sumber: Merdeka.com/Rasyid Ali

© Dream
4 dari 5 halaman

Kota Bogor Bakal Terapkan Karantina Wilayah Parsial Cegah Dampak Corona

Dream - Wakil Wali Kota Bogor, DedieRachim, mengatakan bakal menerapkan karantina wilayah parsial untuk mencegah perluasan penyebaran virus corona. Cara ini dijalankan dengan menutup wilayah tertentu yang dinilai memiliki risiko tinggi penyebaran Covid-19.

Dedie mengatakan hasil rapat Presiden dengan seluruh gubernur menyatakan pemerintah daerah hanya boleh menerapkan karantina wilayah parsial. Sedangkan karantina wilayah total merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan diputuskan sendiri oleh Presiden.

" Intinya, tidak boleh dilakukan penutupan-penutupan yang dapat menghambat produksi pertanian, distribusi BBM, lalu lintas bahan pokok masyarakat, itu yang dilarang oleh Presiden," kata Dedie, dikutip dari Liputan6.com.

Karantina wilayah parsial diterapkan pada struktur wilayah di tingkat bawah. Struktur wilayah tersebut meliputi kecamatan, desa atau kelurahan, hingga RT/RW.

" Kami diminta untuk menyiapkan langkah-langkah pembatasan di area tertentu yang lebih tinggi penyebaran Covid-19. Jadi tidak akan melakukan lockdown total," kata Dedie.

 

5 dari 5 halaman

Skema Lockdown

Selanjutnya, Dedie mengatakan wilayah yang akan diterapkan karantina parsial masih dibahas dalam rapat dengan camat dan dinas terkait. Penerapan tidak bisa langsung, karena harus didahului dengan pemetaan wilayah berpotensi tersebar Covid-19.

Selain itu, nantinya akan dibentuk struktur RW Siaga Covid-19. Fungsi struktur ini untuk mengontrol pendatang atau penduduk luar Kota Bogor sehingga didapatkan data asal dan tujuan kedatangan di wilayah masing-masing RW.

" Kita juga melaksanakan pembatasan yang lebih ketat untuk pergerakan masyarakat dan pelarangan kegiatan yang menimbulkan kumpulan masyarakat.

Pemkot Bogor sendiri telah menyiapkan dua skema jika nantinya terdapat keputusan untuk lockdown. Skema ini baru dijalankan jika DKI Jakarta resmi memberlakukan karantina wilayah.

Nantinya, beberapa ruas jalan yang mengarah ke pusat Kota Bogor ditutup. Sehingga pergerakan orang dari dan menuju Kota Bogor bisa dihentikan.

(Sah, Sumber: Liputan6.com/Achmad Sudarno)

© Dream
Beri Komentar