Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
Selama ini pemerintah disebut memberi subsidi untuk fasilitas yang di atas standar biaya yang dibayarkan jemaah.
Dream - Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Yuslam Firdaus, menyebut biaya haji yang selama ini dikenakan pada calon jemaah sebenarnya tidak mencukupi biaya sebenarnya.
Jika dihitung dari kebutuhan riilnya, kata Yuslam, biaya sebetulnya yang dihabiskan jemaah selama 40 hari berada di Tanah Suci seharusnya mencapai Rp70 juta.
Mengutip Keputusan Presiden No 8 Tahun 2017 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1438 H atau 2017 dan diikuti dengan penetapan Keputusan Menteri Agama No 197 Tahun 2017 tentang pembayaran BPIH rata-rata jemaah haji tahun ini harus membayar biaya senilai Rp 34.890.312.
"Biaya haji riilnya itu dua kali lipat dari yang dibayar jemaah," kata Yuslam di Jakarta, Selasa, 10 Oktober 2017.
Yuslam mengatakan calon jemaah haji selama ini diminta membayar dana haji rata-rata sebesar Rp35 juta. Jika hanya mengandalkan setoran, besaran dana tersebut tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan jemaah.
"Jemaah haji tinggal di Mekah dan Madinah selama 40 hari, mendapatkan fasilitas over service, tapi biaya Rp35 juta," kata Yuslam.
Lantas, untuk menutupi kekurangan tersebut, Yuslam menerangkan dana yang digunakan berasal dari hasil investasi dana haji dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan data BPKH, nilai manfaat dari investasi dana haji yang diberikan pemerintah sebesar Rp25 juta dan APBN sebesar Rp5 juta per jemaah.
(Sah)