Masalah kurangnya lapangan kerja terjadi di berbagai negara di dunia. Bahkan IMF telah mengingatkan agar setiap negara menyiapkan pertumbuhan ekonomi yang bisa menciptakan lapangan kerja.
Dream - Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai masih tidak berkualitas. Pasalnya, dari angka-angka yang diciptakan dari komponen pertumbuhan ekonomi, belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja di tanah air.
" Sekarang, kalau pertumbuhan 6 persen baru mampu menyerap sekitar 1,2 juta tenaga kerja karena setiap 1% dianggap bisa menyerap 200 ribu tenaga kerja. Padahal, angkatan kerja baru sebanyak 1,6 juta," ujar pengamat ekonomi Aviliani di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dengan kondisi tersebut, lanjut Aviliani, meski pendidikan di Indonesia mengalami peningkatan, tetapi jumlah pengangguran akan terus bertambah. Bahkan, Indonesia bisa masuk dalam middle income trap, yaitu banyak sarjana yang menjadi penganggur.
" Kalau kondisi ini terus berlanjut, nanti tahun 2020, banyak lulusan sarjana yang menganggur. Tidak ada lowongan pekerjaan, semua mau jadi direksi tapi jajaran direksi kan hanya 6 orang, jadi tidak akan memenuhi permintaan lapangan kerja," ungkapnya.
Menurut Aviliani, masalah ini yang perlu diperhatikan pemerintah ke depan, yaitu penciptaan lapangan kerja baru. Salah satu caranya adalah percepatan pembangunan infrastruktur. Namun, hal ini masih mengalami kendala karena minimnya anggaran untuk infrastruktur.
" Dari penerimaan negara yang dinaikkan setiap tahunnya, yang perlu diperbaiki itu infrastruktur. Dibutuhkan sekitar Rp 1.000 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Tapi bagaimana mungkin ini dilakukan jika anggaran untuk infrastruktur selalu Rp 200 triliun setiap tahunnya," ujarnya.
Lalu, bagaimana mengatasi pengangguran berpendidikan rendah yang jumlahnya cukup banyak. Aviliani menilai tindakan yang dilakukan Walikota Bandung Ridwan Kamil merupakan contoh yang dapat ditiru.
" Kalau lulusan SD, dikasih modal usaha maka akan habis. Nah, yang sudah dilakukan Pak Ridwan Kamil ini sudah cukup bagus. Dia bayar Rp 800 ribu buat menggaji pengemis yang mau bekerja sebagai petugas kebersihan atau apapun karena memang lulusan SD ini tidak bisa diapa-apain. Tindakan ini dilakukan sampai ada angkatan kerja baru yang memiliki pendidikan lebih tinggi," tandasnya.
