Sejak 1 Mei 2014 pemerintah Brunei memberlakukan hukum pidana yang didasarkan pada hukum Islam atau syariah. Tapi ada tahapnya. Apa jawaban sang sultan atas kritik keras dunia internasional?
Dream - Hukum pidana syariah bagi sejumlah orang dinilai kejam dan tidak manusiawi. Namun bagi Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, hukum syariah itu adalah jalan keluar untuk mengurangi tingkat kriminalitas di negaranya. Dan itulah sebabnya, sejak 1 Mei 2014 pemerintah Brunei memberlakukan hukum pidana yang didasarkan pada hukum Islam atau syariah.
" Menurut teori dan penilaian manusia, hukum berdasarkan syariah itu kejam dan tidak adil. Tapi Allah sendiri mengatakan bahwa sesungguhnya itulah hukuman yang paling adil," ungkap Sang Sultan seperti dilansir Aljazeera.com.
Negara yang penduduknya mayoritas beretnis melayu muslim itu akan menerapkan hukum pidana syariah secara bertahap. Untuk tahap pertama ini, hukuman masih berupa denda, penjara atau denda dan penjara.
Tahap kedua rencananya diberlakukan pada akhir tahun ini dengan hukuman cambuk atau pemotongan anggota tubuh seperti tangan atau kaki. Setelah itu tahap ketiga baru diterapkan pada 2015. Pada tahap ini aturan syariah sudah diterapkan secara menyeluruh, di mana untuk kasus-kasus tertentu hukuman mati bisa diterapkan.
Seperti diprediksi sebelumnya, penerapan hukum syariah di Brunei Darussalam mendapat kecaman dari penggiat hak asasi manusia. Human Rights Watch mengecam keras kebijakan itu dengan menyebutnya ini sebagai langkah mundur ke abad pertengahan. Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia bahkan mengatakan kebijakan Brunei melanggar aturan internasional.
Menurut mereka, hukuman mati dengan cara dirajam bagi pemerkosa, pezinah, pelaku sodomi, penghina ayat Alquran dan pembunuhan termasuk dalam kategori penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Namun pejabat tinggai Brunei Darussalam menegaskan bahwa proses hukum pidana syariah bakal dilakukan secara ketat dan sebisa mungkin menghindari adanya hukuman yang dirasa 'kejam dan tidak manusiawi' itu. Di Malaysia dan Indonesia khususnya Aceh, juga menerapkan hukum pidana syariah meski tidak seketat versi yang diterapkan Brunei Darussalam.
