DPR Setuju Permintaan Kemenag Tambah Dana Haji

DPR mendesak segera dikeluarkannya Keppres.

Dream - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher menyetujui perubahan dana haji 2018 sebesar Rp580.990.356.076 di sektor safeguarding, yang diajukan Kementerian Agama (Kemenag).

" Komponen safeguarding untuk keperluan penggunaan selisih kurs dan keperluan lain yang bersifat force majure menjadi Rp580.990.356.076," ujar Ali di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 Mei 2018.

Berdasarkan putusan itu, total jumlah indirect cost Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 2018 berubah dari sebelumnya Rp6.327.941.577.970 menjadi Rp6.878.931.934.046.

Atas perubahan besaran indirect cost 2018, Ali mendesak kepada Menteri Agama untuk mempercepat Keputusan Presiden (Kepres). Tetapi, DPR juga membolehkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggunakan nilai manfaat setoran awal jamaah haji untuk pembayaran uang maka sebelum terbitnya Kepres.

Ali mengatakan, DPR juga meminta BPKH dan Kementrian Agama untuk membuat kebijakan mengenai kebutuhan mata uang Saudi Arabia agar mengantisipasi fluktuasi nilai tukar. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan nilai manfaat untuk kebutuhan besaran pengeluaran penyelenggaraan ibadah haji.

Nilai tukar rupiah terhadap riyal Arab Saudi mengalami pelemahan. Saat ini 1 riyal Saudi setara dengan Rp3.570.

Atas perubahan itu, Kemenag mengajukan penambahan anggaran untuk dana haji 2018 dengan asumsi 1 riyal Saudi sama dengan Rp3.850. Dengan asumsi tersebut, Kemenag mencatat total kebutuhan tambahan selisih kurs sebesar Rp550.990.356.076 dalam komponen safeguarding. (ism)