ICMI Ingatkan Jokowi Tak Reaktif Soal Berita Hoax di Medsos

Sikap reaktif dinilai justru memicu antipati masyarakat terhadap pemerintah.

Dream - Wakil Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso menyarankan pemerintah tidak terlampau reaktif menanggapi berita-berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial.

Sikap reaktif pemerintah, kata Priyo, justru akan menimbulkan antipati dari masyarakat.

" Saya apresiasi pemerintah untuk melakukan pengaturan akan hal itu (berita hoax di media sosial). Tetapi kalau usaha dan rencana itu hanya respons sesaat itu sangat saya sayangkan," kata Priyo di Menteng, Jakarta, Selasa, 3 Januari 2016.

Menurut dia, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harusnya mengatur kemerdekaan berbicara di dunia maya, termasuk batas-batas aturan hukum. Pemerintah tidak boleh menghukum individu sebagai reaksi karena berita bohong itu. Langkah itu justru bisa membahayakan pemerintahan.

Priyo pun menyarankan pemerintah untuk melakukan pembahasan lebih mendalam bersama DPR.

" Kalau hanya keluar maklumat, peraturan menteri, peraturan kapolri, BIN, itu tidak sehat dan nanti akan menimbulkan arus balik yang antipati," kata dia.

Lebih jauh, Priyo berpendapat Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebetulnya telah mengatur etika di media sosial. Sehingga, aturan hukum baru tidak terlalu diperlukan.

" Kami dahulu membuat UU itu bukan dalam rangka membungkam, yang tidak boleh itu menyebarkan fitnah, berita bohong, yang kemudian memprovokasi sesuatu," kata dia.(Sah)