Dream - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko mengatakan 689 warga negara Indonesia (WNI) eks-ISIS berstatus stateless atau tanpa kewarganegaraan. Status ini dikarenakan mereka membakar paspor atas keinginannya sendiri.

Menurut Moeldoko, ratusan WNI itu berangkat atas keinginannya tersendiri tanpa seizin pemerintah.

"Sudah dikatakan (689 WNI eks ISIS), stateless," ucap Moeldoko, Kamis, 13 Februari 2020.

Dia mengatakan, hilangnya status kewarganegaraan itu telah sesuai dengan undang-undang tentang kewarganegaraan. Status kewarganegaraannya langsung hilang begitu para WNI eks-ISIS membakar paspor.

"Ya karena mereka sendiri yang menyatakan sebagai stateless. Pembakaran paspor adalah suatu indikator," kata dia.

Dalam rapat terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para menteri terkait turut membahas soal Undang-Undang Kewarganegaraan. Sementara itu, WNI eks-ISIS yang masih memiliki paspor, akan diverivikasi terlebih dahulu.

Setelah proses verifikasi, barulah pemerintah akan menentukan kejelasan status para WNI eks-ISIS termasuk mencegah masuk ke Indonesia.

"Itu tadi masuk dalam verifikasi. Jangan buru-buru mengatakan di situ, hasil verifikasi akan menentukan," kata dia.

(Sah, Sumber: Merdeka.com)

Muhammadiyah Dukung Pemerintah Tak Pulangkan Kombatan ISIS

Dream - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan mendukung keputusan pemerintah untuk tidak memulangkan kombatan ISIS yang merupakan mantan warga negara Indonesia. Muhammadiyah menganggap ISIS sebagai gerakan teroris yang harus ditolak.

"Kami mendukung untuk menolak keberadaan ISIS, di manapun baik yang ada di Timur Tengah apalagi sampai masuk ke Indonesia," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, dikutip dari Muhammadiyah, Kamis 13 Februari 2020.

Sikap Muhammadiyah disampaikan Haedar kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang berkunjung ke Kantor Pusat Muhammadiyah Yogyakarta pada Rabu, 12 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, Retno meminta masukan terkait nasib anggota ISIS eks WNI.

"Islam Indonesia ini harus dibebaskan dari kecenderungan paham radikal-ekstrem dalam bentuk apapun," kata Haedar.

Muhammadiyah, tambah Haedar, membagi dua kelompok WNI eks ISIS. Kelompok pertama yaitu kombatan ISIS memang harus ditolak kepulangannya.

"Kombatan ISIS dan memang mereka sudah tidak lagi WNI, ya, pemerintah sudah mengambil jalan yang pas untuk tidak memulangkan mereka," kata Haedar.

Sarankan Adanya Karantina Ideologi

Tetapi untuk kelompok ke dua, yaitu wanita dan anak-anak yang jadi korban, Muhammadiyah menawarkan perlu dibukanya opsi memulangkan mereka.

"Atau mereka yang mau kembali tetapi dia juga secara sadar ideologinya yang dulu itu salah, itu bisa dibuka opsi pulang," kata Haedar.

Jika opsi pemulangan untuk kelompok ke dua diambil, Haedar menambahkan, harus ada prosedur semacam karantina ideologis untuk mencegah eks kombatan ISIS menjadi virus yang menyebarkan terorisme di Indonesia.

Menurut Haedar, sangat wajar muncul kekhawatiran mengingat jumlah eks WNI anggota ISIS tersebut mencapai lebih dari 600 orang. Dia menilai peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sangat diperlukan dalam upaya karantina ideologi tersebut.

"Untuk apa kita memiliki BNPT kalau tidak digunakan untuk membina masyarakat yang sudah kadung radikal-ekstrem baik yang ada di dalam maupun yang ada di luar negeri," terang Haedar.

Namun demikian, Haedar mengingatkan proses pemulangan harus merujuk pada veridikasi data serta seleksi yang ketat.

Penyebutan eks WNI anggota ISIS itu mengacu pada terminologi yang dipakai pemerintah. Presiden Joko Widodo, melalui Instagram @jokowi, pada Rabu 12 Februari 2020 menggunakan penyebutan anggota ISIS eks WNI.

Sarankan Adanya Karantina Ideologi

Presiden yang karib disapa Jokowi itu mengatakan, pemerintah Indonesia tidak akan memulangkan anggota ISIS eks WNI. Pemerintah, kata dia, lebih mengutamakan dan bertanggung jawab terhadap 260 juta penduduk.

"Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan para anggota ISIS eks WNI ke Indonesia," tulis Jokowi.

Dia memerintahkan identifikasi 689 anggota ISIS yang berasal dari Indonesia. Harus diidentifikasi satu persatu asalnya dari mana sehingga datanya lengkap.

"Dengan demikian, data tersebut dapat dimasukkan ke imigrasi dan proses cegah tangkal bisa dilakukan di sini," tambah mantan Walikota Solo tersebut.

Meski demikian, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih memberi kesempatan bagi anak yatim, yatim piatu, dan mereka yang masih berumur di bawah 10 tahun.

"Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Semua akan terlihat setelah proses identifikasi dan verifikasi nantinya," tutup Jokowi.

Mahfud MD: Keputusan Tolak WNI Eks ISIS Tak Bisa Digugat

Dream - Menko Polhukam, Mahfud MD, menyatakan, keputusan pemerintah tidak memulangkan WNI eks ISIS sudah final. Sehingga tidak akan ada lagi langkah hukum yang akan diambil untuk mereka.

"Enggak ada (langkah hukum lain). Wong mereka pergi dari sini, mau diapain. Kita tidak tahu mereka siapanya," ujar Mahfud di kantornya, dikutip dari Liputan6.com, Rabu 12 Februari 2020.

Menurut Mahfud, para WNI tersebut tidak pernah melapor ketika pergi dari wilayah Indonesia. Mereka hanya ditemukan oleh pihak luar.

"Mereka kan tidak lapor, hanya ditemukan oleh orang luar, yang menemukan kan CIA, ICRC, ini ada orang Indonesia, kita juga enggak tahu apanya," ujar Mahfud.

Apalagi, tambah Mahfud, banyak WNI tersebut sudah membakar parpor Indonesia. Sehingga, mereka tidak bisa dipulangkan karena tidak memenuhi syarat imigrasi.

"Enggak bisa kan. Ya dibiarin saja, enggak bisa dipulangkan," kata Mahfud.

Pemerintah telah mengambil sikap tidak memulangkan WNI eks ISIS. Keputusan tersebut ditetapkan usai sidang kabinet di Istana Kepresidenan Bogor pada Selasa, 11 Februari 2020.

Sumber: Liputan6.com/Putu Merta Surya Putra

Sah! Pemerintah Tak Akan Pulangkan WNI Eks ISIS

Dream - Pemerintah akhirnya memutuskan tidak akan memulangkan WNI eks ISIS yang jumlahnya diketahui 689 orang. Keputusan ini ditetapkan usai Sidang Paripurna Kabinet di Istana Kepresidenan Bogor.

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (Foreign Terrorist Fighters) ke Indonesia," ujar Menko Polhukam, Mahfud MD, dikutip dari Liputan6.com.

Mahfud menjelaskan saat ini para WNI tersebut tersebar di Suriah, Turki, dan beberapa negara lainnya. Dia mengatakan pengambilan keputusan ini didasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya menjaga keamanan 267 juta rakyat Indonesia.

"Karena kalau FTF ini pulang itu bisa jadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta tidak aman," kata dia.

Tetapi, kata Mahfud, pemerintah terus melakukan pendataan jumlah dan identitask WNI mantan anggota ISIS. Khusus untuk anak di bawah usia 10 tahun, ada opsi untuk dipulangkan.

"Anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan tapi case by case," ucap Mahfud.

(Sumber: Liputan6.com/Lizsa Egeham)