Mengapa Presiden Tidak Boleh Bekerja Berdasarkan Kehendak Pribadi?
Belajar dari SBY, Begini Cara Ubah Janji Kampanye Menjadi Program Nyata Pemerintahan
Kalau Sains Penting, Kenapa Terasa Asing?
Benarkah Indonesia Saat Ini Sedang Mengalami Industrialisasi Gelar? Lalu Apa Dampaknya?
Kalau Semua Informasi Ada di Socmed, Apa Alasan Kita Membaca?
Bisa Nggak Wahyu Ningsih Jadi CEO Microsoft?
Jika Guru Digaji Lebih Layak, Apakah Kualitas Pendidikan Indonesia Akan Meningkat?
Dunia Endgame Gita Wirjawan
"Pemerintah ingin menjadikan Papua sebagai tanah damai," kata Joko Widodo.
Dream - Presiden Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap Papua. Pemerintah, kata dia, menginginkan terciptanya perdamaian di Papua.
“Pemerintah ingin menjadikan Papua sebagai tanah damai,” kata Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat 14 Agustus 2015.
Pria yang karib disapa dengan nama Jokowi itu mengatakan kerusuhan antarkelompok yang baru saja terjadi di Kabupaten Tolikara saat Idul Fitri silam tak boleh terjadi lagi di masa mendatang.
“Kerusahan seperti Tolikara seharusnya tak terjadi di masa depan,” ujar dia.
Kerusuhan di Tolikara terjadi pada 17 Juli silam. Saat itu, umat Muslim yang tengah menjalankan salat Idul Fitri diserang oleh sekelompok orang. Sebuah masjid dan sejumlah rumah terbakar.
Tak hanya menyorot insiden Tolikara, Jokowi juga berjanji akan membuka pintu kepada jurnalis untuk meliput Papua. Memang, selama ini akses untuk para jurnalis yang ingin meliput di Papua banyak disorot media.
“Pemerintah memberi akses wartawan asing,” tutur Jokowi. Baca Juga: Jokowi: Perombakan Kabinet untuk Wujudkan Janji Saya Thomas Lembong, Mendag Alumnus Harvard Disorot Netizen Dua Titipan Sofyan Djalil untuk Menko Perekonomian Baru Ini Enam Menteri Baru Jokowi Reshuffle Kabinet Jokowi, Rupiah Ambruk ke Level Rp 13.800/US$ Jokowi Rombak Susunan Kabinet Kerja, 6 Menteri Diganti SBY Sindir Kebijakan Presiden Jokowi di Twitter Curhat SBY 10 Tahun Hidup Penuh Hinaan Hadiah Rp 100 M Menanti Pemda yang Rajin Belanja Para Menteri Mengeluh Sulit Pakai Uang Dinas