Kemenag: Kepastian Haji dari Saudi Akhir April

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 16 April 2020 13:53
Kemenag: Kepastian Haji dari Saudi Akhir April
Jika sampai akhir Mei tak ada keputusan dari Saudi, Nizar meminta DPR memutuskan nasib para calon jemaah haji.

Dream - Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Nizar Ali, menyatakan pihaknya belum dapat memberikan kepastian mengenai penyelenggaraan ibadah haji 1441H/2020M. Sebabnya, Nizar masih menunggu keputusan dari Arab Saudi.

" Untuk haji, Kementerian Haji (Arab Saudi) akan melakukan kajian dan insya Allah minggu ke-4 bulan April sudah ada keputusan, kita tunggu," ujar Nizar, dikutip dari Liputan6.com.

Nizar menyampaikan hal ini saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI melalui teleconference. Dia meminta DPR untuk menentukan nasib calon jemaah haji jika Saudi belum juga membuat keputusan hingga akhir Mei.

Butuh waktu 25 hari bagi Kemenag untuk mempersiapkan pelaksanaan ibadah haji jika sudah ada keputusan resmi. Waktu tersebut tidak akan mencukupi jika keputusan Saudi diambil setelah Mei.

" Jadi sampai akhir Mei, misalkan Pemerintah Saudi belum memberi kejelasan, saya mohon teman-teman untuk memutuskan untuk tidak berangkat. Karena tadi, ketercukupan waktu kami untuk mempersiapkan ini," kata dia.

Berkaitan dengan umrah Ramadan, Nizar mengatakan telah mendapat informasi dari Kementerian Haji Saudi. Ibadah sunah tersebut ditiadakan untuk tahun ini.

Sementara, sejumlah hotel bintang lima di Mekah saat ini banyak digunakan untuk tempat karantina warga Saudi selama pandemi Covid-19.

" Kementerian Haji itu memprediksi umrah Ramadan close," kata Nizar.

Sumber: Liputan6.com

1 dari 5 halaman

Kemenag: Dana Jemaah Haji Tidak Dipakai Untuk Penanganan Covid-19

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan ada dana jemaah haji Indonesia yang digunakan untuk program penanganan Covid-19. Kemenag menegaskan tidak ada rencana menggunakan dana jemaah haji untuk tujuan tersebut.

Informasi ini ditegaskan juru bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman sebagai merespon berkembangnya diskursus penggunaan dana jemaah haji untuk penanganan Covid-19. Wacana pengalihan dana haji ini muncul pertama kali dari usulan Komisi VIII DPR saat Rapat Kerja bersama Kementerian Agama, 8 April 2020.

" Saya pastikan tidak ada dana jemaah haji yang digunakan untuk pencegahan Covid-19," kata Oman di Jakarta, Senin, 13 April 2020.

Oman mengatakan, pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengatur, bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), APBN, Nilai Manfaat, Dana Efisiensi, dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

" BPIH yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi berasal dari dana setoran awal dan pelunasan dari jemaah haji serta dana hasil kelolaan (investasi) Badan Pengelola Keuangan Haj (BPKH), sepenuhnya dipergunakan untuk layanan kepada jemaah haji," ucap dia.

Sedangkan BPIH yang bersumber dari APBN dipergunakan untuk operasional petugas dalam melayani jemaah haji. Dana yang bersumber dari APBN itu antara lain digunakan untuk akomodasi dan konsumsi petugas haji.

2 dari 5 halaman

Hanya BPIH dari APBN yang Direalokasi

Selain itu, dana APBN tersebut juga digunakan untuk biaya transportasi darat petugas selama di Arab Saudi, serta transportasi udara petugas haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya. Anggaran rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor daerah kerja serta kebutuhan-kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi juga menggunakan dana APBN.

" Apabila haji batal dilaksanakan tahun ini, hanya BPIH yang bersumber dari APBN yang dapat direalokasi untuk mendukung upaya penanganan penyebaran Covid-19," ucap dia. 

" Sedangkan untuk BPIH yang bersumber dari Bipih, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi akan dikembalikan ke Kas Haji yang ada di BPKH untuk pelaksanaan operasional haji pada tahun-tahun mendatang," kata dia.

Dalam rangka pelaksanaan operasional haji tahun 2020, kata Oman, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) mendapatkan alokasi dana dari APBN sebesar Rp486 miliar. Dari total alokasi APBN untuk Ditjen PHU tersebut, terdapat juga alokasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PHU.

" Sampai saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Arab Saudi mengenai keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji (PIH) tahun 2020. Oleh karenanya, pemerintah terus mempersiapkan PIH tahun 2020," ujar dia.

3 dari 5 halaman

Dana Haji Dipertimbangkan untuk Penanganan Covid-19

Dream - Usulan penggunaan dana haji untuk membantu penanganan virus corona muncul saat rapat virtual Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama.

Anggota Komisi VIII Partai Demokrat, Nanang Samodra mengusulkan agar Menteri Agama mengalihkan dana haji untuk penanganan virus corona Covid-19.

Tetapi, usulan itu punya persyaratan. Dana haji bisa digunakan, kata Nanang, ketika pelaksanaan ibadah haji 2020 dibatalkan.

" Saya khawatir bahwa pelaksanaan ibadah haji ini kemungkinan besar akan tertunda. Alasannya hingga sekarang belum ada tanda-tanda Covid-19 akan menurun," ujar Nanang.

Saat ini anggaran Kementerian Agama tahun 2020 sudah dialihkan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp2,6 triliun. Anggaran tersebut berasal dari fungsi pendidikan sebesar Rp2,2 triliun dan fungsi agama Rp400 miliar.

" Saya yakin dari ibadah haji juga dimungkinkan akan dapat lebih banyak dari itu, apabila ibadah haji tidak berlangsung atau tidak jadi," ucap dia.

4 dari 5 halaman

Kemenag Bersiap

Menteri Agama, Fachrul Razi akan mengkaji usulan itu. Tetapi, Fachrul berharap dana pemerintah cukup untuk penanganan virus corona, sehingga tidak perlu mengalokasikan dana haji.

" Tentang kemungkinan haji ditunda mungkin dananya bisa dialihkan untuk Covid-19, mungkin akan kita kaji lagi lebih lanjut nanti. Mudah-mudahan nanti dana yang diberikan Menteri Keuangan akan cukup sehingga tidak perlu mengalihkan dana itu," ujar Fachrul.

Menanggapi persiapan haji 2020, Fachrul menyebut bila sampai pertengahan Mei 2020 belum ada kepastian pelaksanaan haji, Kemenag siap memberangkatkan jemaah dari Indonesia.

" Kami melihat ada tanda-tanda, misalnya seminggu yang lalu, Masjidil Haram sebelumnya ditutup untuk tawaf, tapi seminggu yang lalu juga kembali untuk tawaf. Sehingga kami melihat ini mudah-mudahan nanti sisi positif gitu, mudah-mudahan," ucapnya.

" Kalau sampai pertengahan Mei diputuskan (haji) bisa, go, saya kira kita masih siap untuk go, gitu," tukas Fachrul.

Sumber: Liputan6.com

5 dari 5 halaman

Menag Bikin Skenario Seandainya Ibadah Haji 2020 Digelar atau Dibatalkan

Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi memaparkan sejumlah skenario mengenai pelaksanaan haji tahun 2020. Skenario ini disampaikan karena belum adanya kepastian terkait keputusan pelaksanaan haji di tengah lockdown yang dilakukan kerajaan Saudi.

Skenario pertama mengenai proses haji yang digelar dengan kuota dan pelayanan normal. Kondisi ini bisa memungkinkan terjadi dengan meminimalisasi dampak virus corona di Arab Saudi hingga nol.

" Skenario lain pembatasan kuota. Haji digelar dengan pembatasan kuota," kata Fachrul, saat rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu, 8 April 2020.

Fachrul memprediksi pembatasan kuota ini akan mencapai 50 persen. Untuk itu, Kemenag akan menyeleksi lebih dalam jemaah dan petugas haji.

" Menyesuaikan term and condition kesepakatan dengan Kantor Misi Haji di Arab Saudi," ucap dia.

Skenario terakhir adalah pelaksanaan haji tahun 2020 mengalami penundaan. Fachrul menyebut, penundaan bisa muncul karena kerajaan Arab Saudi menutup pintu masuk ke wilayahnya dan Kemenag tidak cukup waktu untuk persiapan.

Dia menjelaskan, penundaan haji juga bisa tidak bisa terjadi karena alasan keamanan. Misalnya, pemerintah Indonesia tidak mengirimkan jemaah haji.

Beri Komentar