Pelunasan Biaya Haji Non-Teller Diperpanjang

Reporter : Ahmad Baiquni
Kamis, 2 April 2020 19:02
Pelunasan Biaya Haji Non-Teller Diperpanjang
Sistem ini untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Dream - Kementerian Agama memperpanjang masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1441H/2020M melalui sisten non-teller. Semula jadwal pelunasan lewat e-Banking dan ATM berakhir pada 31 Maret, kini diperpanjang hingga 21 April 2020.

" Sejak 27 Maret, kami terbitkan aturan pelunasan Bipih secara non-teller hingga 31 Maret. Setelah dievaluasi dan memperhatikan kondisi wabah corona, mekanisme ini diperpanjang hingga 21 April 2020," ujar Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Muhajirin Yanis, dikutip dari Kemenag.

Sistem non-teller diterapkan sebagai alternatif untuk memudahkan calon jemaah melakukan pelunasan jika tidak sempat datang ke bank.

Sistem ini awalnya berlaku bersamaan dengan sistem konvensional yaitu melalui teller atau setoran langsung ke bank.

Karena situasi saat ini tidak menentu akibat penyebaran virus corona, Kemenag mulai menerapkan pembatasan layanan pelunasan Bipih melalui layanan tatap muka atau teller.

Ini untuk mencegah penularan Covid-19 yang berpotensi dialami calon jemaah maupun petugas teller bank.

" Kebijakan ini bersifat sementara dan akan dievaluasi kembali sesuai kebutuhan," kata Muhajirin.

Menurut Muhajirin, kebijakan ini adalah sebagian dari langkah Kemenag mencegah penyebaran Covid-19. Sistem non-teller memungkinkan untuk meniadakan antrean calon jemaah yang akan melakukan pelunasan di Bank Penerima Setoran (BPS).

1 dari 5 halaman

Pelunasan Tahap I Diperpanjang

Selain itu, Kemenang juga memperpanjang masa pelunasan Tahap I yang semula berakhir pada 19 April menjadi 31 April. Jika Tahap I ditutup dan masih menyisakan kuota, maka akan dibuka pelunasan Tahap II pada 12-20 Mei.

Lebih lanjut, Muhajirin meminta seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Provinsi, Kakanwil Kemenag Kabupaten/Kota, dan Pimpinan BPS untuk menyosialisasikan kebijakan tersebut.

Hingga 31 Maret 2020, tercatat sebanyak 94.416 calon jemaah haji yang telah melakukan pelunasan Bipih. Rinciannya, 88.461 calon jemaah melakukan pelunasan lewat teller dan 6.071 sisanya melunasi melalui non-teller.

Untuk provinsi dengan jumlah calon jemaah haji yang melakukan pelunasan terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 25.596 jemaah, Jawa Timur dengan 16.292 jemaah, Jawa Tengah 12.914 jemaah, Banten 5.437 jemaah dan DKI Jakarta 3.840 jemaah.

Kuota haji Indonesia tahun ini ditetapkan 221 ribu yang terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Untuk kuota reguler dibagi menjadi 199.518 untuk jemaah haji reguler tahun berjalan, 2.040 prioritas kuota jemaah haji lanjut usia, 1.512 untuk kuota petugas haji daerah, dan 250 petugas pembimbing ibadah dari Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

2 dari 5 halaman

Kemenag Tegaskan Saudi Cuma Minta Tunda Kontrak Layanan Haji 2020

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) memastikan pemerintah Arab Saudi bukan meminta penundaan rencana penyelenggaraan haji tahun ini.   Kerajaan Saudi hanya meminta pemerintah di seluruh dunia untuk menunda pelaksanaan kontrak layanan untuk kebutuhan pelaksaan haji di Arab Saudi.

Penegasan tersebut disampaikan Juru Bicara Kementerian Agama, Oman Fathurahman Dalam keterangan resminya, Oman menyebut isu penundaan haji 2020 muncul karena ada berita yang bersumber dari wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020. 

Dalam kutipan berita itu disebut bahwa Muhammad Saleh Banten meminta umat Muslim di semua negara untuk menunda rencana menunaikan ibadah haji sampai situasinya jelas. 

Padahal, pernyataan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, " Kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas."  

Pernyataan ini sejalan dengan surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menteri Agama, Fachrul Razi pada 6 Maret 2020 lalu.

" Seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman, Rabu, 1 April 2020.

3 dari 5 halaman

Kemenag Berkomitmen Jalankan Tugas

“ Jadi  konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu adalah menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji. Ini bisa jadi karena pemerintah Saudi masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian ketimbang mengurus administrasi kontrak,” ucap dia.

Oman mengatakan, pemerintah mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Oleh karena itu, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.

“ Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” kata dia.

Oman mengatakan, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. 

 

4 dari 5 halaman

Mitigasi Haji

Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat. 

Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan. 

Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. 

“ Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” kata dia.

5 dari 5 halaman

Saudi Minta Umat Islam Dunia Tunda Perencanaan Haji 2020

Dream - Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Salih bin Taher Banten, meminta umat Islam untuk menunda perencanaan perjalanan haji 1441 H/2020 M. Setidaknya sampai ada kejelasan mengenai situasi yang terjadi akibat pandemi virus corona, Covid-19.

" Kami telah meminta dunia untuk tidak terburu-buru berkaitan dengan kelompok-kelompok haji sampai masalah epidemi ini selesai, mengingat keselamatan jemaah dan kesehatan masyarakat sebagai prioritas," ujar Salih, dikutip dari Arab News, Rabu 1 April 2020.

Dalam wawancara dengan stasiun televisi Al Ekhbariya, Salih mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menggelar inspeksi terhadap hotel yang dijadikan lokasi isolasi pasien Covid-19. " Juga memastikan seluruh layanan dan perawatan diberikan kepada jemaah," kata dia.

Penyelenggaraan haji sebagai ritual ibadah tahunan terbesar umat Islam akan berlangsung akhir Juli. Tetapi, terjadi pandemi Covid-19 dan Saudi terpaksa menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus.

Kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah hal itu akan diperpanjang atau tidak. Sebab, kebijakan itu dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan ibadah haji yang tinggal beberapa bulan lagi.

Kerajaan juga telah menangguhkan sementara aktivitas jemaah umroh sampai pemberitahuan lebih lanjut. Seluruh penerbangan internasional dihentikan tanpa batas waktu yang pasti.

Selain itu, akses keluar masuk sejumlah kota ditutup. Demikian pula yang terjadi di Mekah dan Madinah.

Sejauh ini, Saudi melaporkan ada 10 pasien meninggal akibat Covid-19. Sedangkan kasus positif dilaporkan ada 1.563 pasien.

Beri Komentar