Dream - Setelah lebih dari sebulan tanpa kasus positif, Vietnam melaporkan 24 infeksi virus corona pada Jumat 15 Mei 2020. Seluruhnya merupakan kasus impor.

Kementerian Kesehatan Vietnam mengatakan semua kasus impor tersebut melibatkan warga Vietnam yang baru kembali dari Rusia. Saat ini mereka sedang menjalani karantina.

Dilansir Straits Times, tambahan kasus baru tersebut membawa total infeksi sebesar 312 kasus, namun dengan nol angka kematian. 90 persen dari kasus telah pulih.

Saat ini otoritas kesehatan Vietnam sedang berupaya habis-habisan menyelamatkan nyawa pasien virus corona yang sedang kritis. Dia diketahui seorang pilot asal Inggris yang bekerja untuk Vietnam Airlines.

Vietnam telah mengeluarkan biaya banyak untuk menyelamatkan pria berusia 43 tahun tersebut. Pria ini diidentifikasi sebagai "pasien 91".

Pilot tersebut diketahui terinfeksi saat berada sebuah bar di selatan Kota Ho Chi Minh pada pertengahan Maret lalu.

12 Hari Tanpa Kasus Baru Covid-19, Ini Rahasia Sebenarnya Vietnam

Dream - Kasus pertama virus corona covid-19 yang terjadi di Vietnam tercatat pada bulan Januari lalu, tetapi empat bulan kemudian hanya tercatat 270 kasus resmi Covid-19 dan tidak ada catatan pasien meninggal.

Prestasi Vietnam tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa bagi negara dengan 100 juta penduduk yang berbatasan langsung dengan China. Bahkan hingga kini, Vietnam tercatat sudah 12 hari tak menemmukan kasus baru virus corona covid-19 dari penularan lokal.

Negara komunis satu partai tersebut telah menerapkan sejumlah aturan yang secara signifikan memperlambat penyebaran virus corona di Vietnam.

Sementara, negara-negara tetangganya di Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia yang pada awalnya sukses dalam mengendalikan wabah ini, kini tengah dihantam kembali gelombang kedua. Sebaliknya, Vietnam kembali berhasil menjaga tingkat penularan serendah mungkin.

Sebagai pembanding, Selandia Baru juga sudah berhasil menghentikan penyebaran wabah corona. Namun negara tersebut memiliki 1.126 kasus dengan 19 kasus kematian.

Namun, disaat pandemi seperti saat ini tidak selamanya ada berita baik di Vietnam. Vietnam baru-baru ini telah melaporkan delapan pasien yang sudah sembuh namun setelah dites kembali, ternyata positif lagi.

Dilansir dari The Sydney Morning Herald, Kamis 39 April, seperti negara lain yang tengah mengadapi pandemi, Vietnam juga menerapkan sejumlah aturan ketat seperti melarang berbagai acara, festival, acara keagamaan, perayaan, dan olimpiade olahraga. Sejumlah klinik kecantikan, panti pijat, bar, dan tempat hiburan lainnya juga tutup.

Kebijakan Pemerintah yang Ketat dan Jelas

Vietnam telah melakukan 133.000 tes, salah satu yang terbanyak di kawasan Asia Tenggara menurut data Pusat Studi Strategis dan Internasional di Amerika Serikat.

Sejak Februari, seluruh bandara di Vietnam memberlakukan ketentuan pemeriksaan suhu tubuh. Setiap turis juga diharuskan mengisi formulir pernyataan kondisi kesehatan dengan jujur.

Selain itu kebijakan lainnya yaitu, pertemuan lebih dari 20 orang di ruang publik dilarang. Semua warga asing sudah dilarang masuk Vietnam sejak 22 Maret 2020 lalu dan pemerintah secara giat melakukan pengecekan kontak serta melakukan karantina wilayah.

Dengan kesuksesan selama 12 hari tanpa kasus baru, kebijakan pemerintah kini semakin dilonggarkan. Sekolah mulai dibuka lagi dan sejumlah larangan penggunaan transportasi publik serta penerbangan domestik diperbolehkan.

Pemerintah Sudah Siap Sejak Awal Pandemik

Jadi apa yang sesungguhnya membuat Vietnam sukses menghadapi gelombang pertama covid-19?

Sebagai negara dengan satu partai komunis, pemerintah dapat bertindak leluasa dengan bantuan pihak kepolisian dan militer. Sehingga, sangatlah mungkin bagi Vietnam untuk menekan penyebaran virus corona sekaligus kritik dalam negeri.

Dr. Huong Le Thu, Analis Senior di Australian Strategic Policy Institute berpendapat bahwa sistem satu partai telah membantu pemerintah melakukan koordinasi yang efektif.

Namun di sejumlah negara demokrasi seperti Taiwan dan New Zealand, juga bisa berhasil meski di kebanyakan negara demokrasi liberal tidak berhasil.

Phil Robertson, wakil direktur Human Rights Watch Asia yang kerap mengkritik rezim pemerintah Vietnam, mengatakan penerapan aturan yang ketat terhadap masyarakat memang mampu menekan penyebaran virus tapi tindakan itu berlebihan.

"Orang-orang yang melanggar kebijakan pemerintah akan didenda dan dipenjara. Mereka memakai pembatasan informasi untuk menindaki berita palsu bagi orang yang berbagi rumor, bukan sengaja ingin berbuat jahat," kata dia.

Le Thu menyoroti tindakan sigap pemerintah dalam merespons masa awal pandemi.

"Langkah tegas untuk mengisolasi kasus positif, mengecek rutin suhu tubuh warga di tempat umum, membatasi kerumunan massa sejak awal dan melacak kontak. Vietnam mendapat kasus pertama pada akhir Januari dan di bulan itu juga mereka menutup penerbangan langsung dengan China. Pemerintah bertindak cepat tanpa menunggu kasus bertambah," kata dia.

"Saya pikir pengalaman di wabah sebelumnya, seperti SARS, dan kesuksesan mereka menanganinya. Vietnam adalah negara pertama di dunia yang mampu mengatasi wabah SARS dan itu membantu."

Sistem Politik Hingga Struktur Terbawah

Le Thu meyakini laporan angka kasus corona di Vietnam bisa dipercaya. Namun Robertson sebaliknya.

"Kita tidak harus percaya dengan angka itu. Vietnam selalu merahasiakan dan memanipulasi informasi supaya terlihat bagus," kata Robertson.

"Orang juga mungkin ada yang tidak mau dites. Ini fenomena 'apa yang akan terjadi pada saya kalau saya dites positif' dan sebagian mungkin memilih mengisolasi diri di rumah."

Namun Robertson mengatakan struktur sistem politik di Vietnam membuat pemerintah bisa menjalin komunikasi kepada warganya sampai ke tingkat yang paling bawah.

"Dan mereka punya orang-orang mumpuni di Kementerian Kesehatan. Mereka profesional dalam mengatasi ini bersama pemerintah," kata dia.

"Mereka juga punya pengalaman dengan SARS, mereka paham betul harus bertindak cepat, seperti Taiwan. Jadi mereka memulai semuanya sejak awal dan punya pengalaman dengan wabah virus dari China sebelumnya."

(Sah, Sumber: smh.com.au)

Denda Rp40 Juta Bagi Penyebar Hoax Corona

Dream – Pandemi corona membuka celah bagi oknum tertentu untuk menyebar berita palsu. Berita palsu atau hoax ini membuat masyarakat kebingungan, bahkan sampai ketakutan. Apalagi, Vietnam merupakan negara dengan nol kematian kasus corona.

Tentu saja hoax membuat pemerintah merasa gerah. Kini, pemerintah menjatuhkan sanksi bgi penyebar berita palsu tentang virus corona di Asia Tenggara senilai Rp40 juta.

Dikutip dari Straits Times, Kamis 16 April 2020, sanksi ini dikenakan oleh pemerintah Vietnam kepada para penyebar hoax. Nominalnya mencapai 10-20 juta dong (Rp20 juta-Rp40 juta). Angka ini setara dengan gaji pokok 3-6 bulan di sana.

Denda itu akan dikenakan bagi siapapun yang menggunakan media sosial untuk membagikan informasi yang salah, tidak benar, terdistorsi, fitnah atau tidak sesuai dekrit.

Aturan itu tidak hanya untuk menangani masalah virus corona, tetapi juga menangani komentar-komentar yang membuat keresahan di masyarakat serta memperkuat Undang-Undang keamanan siber yang telah berlaku sejak tahun lalu.

Denda itu dapat dikenakan bagi siapa saja yang mempublikasikan hal yang dilarang di Vietnam, rahasia negara, dan peta kegagalan Vietnam mengklaim Laut China Selatan. 

"Dekrit ini merupakan senjata ampuh untuk melakukan penindasan online bagi pemegang kekuasaan di Vietnam," kata Direktur Teknologi di Amnesty International, O'Carroll.

Dia mengatakan peraturan ini berisi serangkaian ketentuan yang secara terang-terangan melanggar hak asasi manusia internasional di Vietnam.