Sidang MK, Jokowi Dituduh Pakai Uang Negara untuk Raih Suara

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 14 Juni 2019 17:01
Sidang MK, Jokowi Dituduh Pakai Uang Negara untuk Raih Suara
Jokowi dan tim kampanyenya disebut berdalih program negara sebagai vote buying.

Dream - Ketua tim hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto menyebut Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo telah menggunakan uang negara untuk memperoleh suara dalam pemilihan suara (pilpres) 2019.

" Koruptif, karena menyalahgunakan keuangan negara (misuse of state budget) untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 dalam Pilpres 2019, dengan membungkusnya sebagai seolah-olah sebagai program negara," ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat, 14 Juni 2019.

Dia mengatakan, berbagai penyalahgunaan uang negara itu dilakukan dengan menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan TNI-Polri sebesar Rp2,61 triliun.

Kemudian menjanjikan uang tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke 13 turun lebih awal dengan dana sebesar Rp40 triliun. Menaikkan gaji perangkat desa dengan dana sekitar Rp114 miliar.

Selain itu, kubu Prabowo-Sandi juga menemukan bahwa Jokowi telah menaikan dana keluaran Rp3 triliun, mencairkan dana bantuan sosial (bansos) Rp15,1 triliun, menaikan dan mempercepat penerimaan PKH Rp34,4 triliun, menyiapkan skema DP 0 persen untuk ASN dan Polri sebesar Rp500 miliar.

Bambang menuturkan, dengan model atas nama " program kerja" , Jokowi akan berdalih kalau apa yang telah dilakukannya bukan untuk mendongkrak suaranya dalam Pilpres 2019.

" Dapat diduga, Paslon 01 dan tim kampanyenya akan berdalih bahwa program negara tersebut bukanlah vote buying," ucap dia.

Menurut mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, meski sudah dibantah dan dibahas dalam forum-forum kenegaraan. Penggunaan uang negara untuk mendongkrak suara jelas adanya.

" Hal demikian tidak menghilangkan hakekat bahwa anggaran dan program negara tersebut sedang disalahgunakan oleh Presiden petahana Joko Widodo, untuk kepentingan pribadi pemenangan Paslon 01 Joko Widodo dan KH Maruf Amin," kata dia. (ism) 

 

1 dari 2 halaman

Bambang Widjojanto: Hati Prabowo-Sandi Ada di Ruang Sidang MK

Dream - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno tak hadir dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden 2019 yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat, 14 Juni 2019. Kehadiran pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 02 diwakilkan kepada tim kuasa hukum.

Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, membenarkan kliennya tidak hadir di sidang MK. Meski begitu, dia memastikan hati Prabowo dan Sandiaga ada dalam ruang sidang.

" Pak Prabowo-Sandi tidak hadir di MK bukan tidak menghargai, tapi beliau ingin menjaga marwah konstitusi dan hatinya ada di dalam ruang sidang," ujar Bambang di Gedung MK, Jakarta, Jumat 14 Juni 2019.

Sidang perdana digelar MK dengan agenda pembacaan permohonan sengketa Pilpres 2019. Permohonan ini diajukan Prabowo-Sandi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin selaku pihak terkait.

Sidang ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan. Vonis akan dibacakan MK pada 28 Juni nanti.

2 dari 2 halaman

Sidang Sengketa Pilpres 2019 Dimulai, Prabowo-Sandi Tak Hadir

Dream - Sengketa Pemilihan Umum 2019 resmi disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini, Jumat, 14 Juni 2019. Sidang perdana ini digelar dengan agenda pemeriksaan permohonan sengketa pemilu.

" Sidang dibuka dan terbuka untuk umum," ujar Ketua Hakim Konstitusi, Anwar Usman, di ruang sidang MK, Jumat 14 Juni 2019.

Sidang ini dikawal oleh sembilan hakim konstitusi yang terdiri Anwar Usman selaku Ketua MK dan delapan hakim anggota yaitu Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih.

Sidang ini dihadiri pihak pemohon yaitu pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diwakili tim kuasa hukumnya. Terlihat anggota tim kuasa hukum Prabowo-Sandi yaitu Bambang Widjojanto, Denny Indrayana, Teuku Nasrullah hadir dalam sidang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta tim kuasa hukum selaku pihak termohon juga nampak sudah mengisi kursi. Terlihat beberapa Komisioner KPU seperti Pramono Ubaid, Hasyim As'yari, dan juga Ketua KPU RI Arief Budiman duduk di kursi termohon.

Sedangkan tim kuasa hukum dari Tim Kampanye Nasional (TKN) yakni Yusril Ihza Mahendra bersama 33 pengacara Jokowi-Ma'ruf juga hadir. Dalam sidang ini, TKN merupakan pihak terkait.

Sidang ini dijadwalkan berlangsung selama dua pekan ke depan. Sedangkan putusan akan dibacakan pada 28 Juni 2019.

Beri Komentar
Belajar Jadi Orangtua yang Lebih Baik di Fimelahood #MindfulParenting