Iran menolak menandatangani perjanjian pengaturan jemaah, juga meminta penggabungan visa serta pembagian jatah pengangkutan jemaah.
Dream - Kementerian Urusan Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi mengumumkan perwakilan Iran menolak menandatangani perjanjian pengaturan jemaah haji tahun ini. Laporan kantor berita Saudi Press Agency menyebutkan Iran melarang warganya melaksanakan haji tahun ini.
"Iran adalah satu-satunya negara yang menolak menandatangani kesepakatan haji. Ini termasuk tentang kondisi yang tidak dapat diterima," ujar juru bicara kementerian.
Iran juga disebutkan meminta penggabungan visa bagi warganya serta pembagian jatah transportasi. Dengan begitu, jemaah bisa diangkut dengan maskapai Saudi maupun Iran.
Kerajaan menyambut para jemaah dari seluruh dunia dan dari pelbagai latar belakang kewarganegaraan maupun mazhab serta tidak melarang setiap Muslim mengunjungi kota-kota suci. Tetapi, kunjungan tersebut harus dikelola dengan sistem dan panduan pengaturan urusan haji.
Dengan kebijakan ini, otoritas Saudi menegaskan tidak pernah memaksa jemaah Iran untuk mengunjungi area kerajaan dan melaksanakan umrah.
"Sebaliknya, larangan tersebut muncul dari Pemerintah Iran sendiri sebagai salah satu langkah untuk menekan Pemerintahan Kerajaan Saudi," demikian pernyataan kementerian.
"Kepemimpinan, pemerintah dan rakyat menyambut dan bangga dapat melayani jemaah haji dan umrah sebaik pengunjung dua masjid suci dari seluruh kewarganegaraan, mengingat layanan ini merupakan kewajiban penting dalam Islam," lanjur pernyataan tersebut.
Setiap tahun, kementerian selalu mengundang pejabat yang bertanggungjawab atas urusan jemaah haji dari negara-negara Arab dan Islam, termasuk negara-negara non-Muslim dengan jumlah populasi Muslim cukup banyak untuk membahas pengaturan jemaah. Terdapat sekitar 78 negara termasuk Republik Islam Iran yang mengirimkan perwakilan mereka dalam pembicaraan ini setiap tahun.
Sumber: saudigazette.com.sa
