Aturan Turunan Kelar 2020, Pesantren Takkan Lagi Dipandang Sebelah Mata

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Jumat, 6 Desember 2019 19:00
Aturan Turunan Kelar 2020, Pesantren Takkan Lagi Dipandang Sebelah Mata
Kemenag membutuhkan Peraturan Pemerintah sebelum menyusun Peraturan Menteri Agama.

Dream - Wakil Menteri Agama (Wamenag), Zainut Tauhid Sa'adi menargetkan aturan turunan Undang-undang (UU) Nomor 18 tahun 2019 mengenai pesantren dapat selesai pada 2020.

" Kami dari Kementerian Agama menjadwalkan dalam satu tahun ini mudah-mudahan seluruh regulasi turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2019 ini bisa diterbitkan," kata Zainut, Jumat, 6 Desember 2019.

Untuk sementara, kata Zainut, UU tersebut belum bisa dijalanakan penuh karena aturan turunan tersebut belum siap.

" Karena UU ini tidak bisa dilaksanakan sebelum ada Peraturan Pemerintah (PP) nya sebelum ada Peraturan Menteri Agama (PMA)," ucap dia.

Zainut mengatakan, terbitnya tentang pesantren tersebut mendapat apresiasi banyak pihak. Menurut dia, dengan UU tersebut lembaga pesantren sudah tidak lagi dianggap sebelah mata.

" Lahirnya UU yang berpihak pada kaum sarungan ini menjadi sejarah baru pengakuan negara terhadap pesantren," ujar dia.(Sah)

1 dari 6 halaman

Kemenag: UU Pesantren Menguatkan Tradisi Keilmuan

Dream - Direktur Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin memastikan, Undang-Undang (UU) Pesantren bukan sebagai alat intervensi pemerintah.

" Oh tidak (intervensi), justru memfasilitasi dan mengakui. Makanya ada Dewan Masyayikh ada Majelis Masyayikh. Setiap pesantren ada dewan, dewan masyayikh ini yang menjaga kualitas internal pesantren itu," ujar Amin, Kamis, 26 September 2019.

Amin menerangkan, Kemenag akan berperan sebagai pelaksanaan UU Pesantren. Dia mengatakan, aturan tersebut dibuat untuk memperkuat pesantren.

" UU ini justru menguatkan, memfasilitasi, tradisi keilmuan yang selama ini berkembang di pesantren, mengakui," kata dia.

Dengan adanya Undang-undang tersebut, pendidikan di pesantren non-formal statusnya diakui seperti pendidikan formal.

" Dari sisi pendanaan misalnya, pesantren mendapatkan akses pendanaan APBN dan APBD. Selama ini kan tidak bisa karena vertikal dari Kemenag," ujar dia.

Dia juga mendorong kepada pesantren yang belum terdaftar segera melakukan registrasi ke Kementerian Agama.

2 dari 6 halaman

Catatan MUI untuk RUU Pesantren

 MUI Beri Catatan Soal RUU Pesantren© MEN

Dream - Komisi VIII DPR RI berencana mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren pada 23 September 2019.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Zainut Tauhid Sa'adi memberikan beberapa catatan kepada DPR jelang pengesahan RUU Pesantren.

" Menolak adanya formalisasi pesantren, hal ini untuk menjaga kemandirian pesantren," ujar Zainut dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 19 September 2019.

Zainut berujar, ketika RUU Pesantren disahkan diharapkan jangan sampai mengubah budaya dan ciri khas dari pesantren yang ada di Nusantara.

" Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi dan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di pesantren," ucap dia.

Secara tegas Zainut mengatakan, RUU Pesantren harusnya memperkuat fungsi pesantren itu sendiri, bukan menjadi tempat intervensi pemerintah.

" Memperkuat fungsi pesantren antara lain fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan ekonomi umat," kata dia.

3 dari 6 halaman

Deretan Masalah RUU Pesantren di Mata PBNU

 Ratusan Siswa SMP Ikuti Pesantren Kilat di JIC© MEN

Dream -Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, menyatakan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan masih bermasalah. Dalam pandangan dia, RUU ini masih menempatkan pesantren sebagai posisi pasif dan tidak independen.

" Pesantren masih menjadi objek, bukan sebagai subjek yang aktif dan berdaya," ujar Robikin dalam rapat dengar pendapat membahas RUU Pesantren bersama Komisi VIII DPR RI.

Robikin mengatakan, sejumlah pasal dalam RUU itu memandang pesantren sebagai objek tak berdaya tanpa bantuan pemerintah. Dia khawatir RUU itu menjadi jalan masuk intervensi pemerintah ke pesantren.

" Ada frasa yang ada di dalam pasal atau ayat tertentu, yang membuka ruang bagi berkurangnya independensi bagi kemandirian pesantren. Apalagi menjadi karpet merah intervensi negara," kata dia.

Robikin menjelaskan, potensi intervensi bisa masuk dalam bentuk pengaturan kurikulum pembelajaran di pesantren. Sementara, kata dia, kurikulum dari pemerintah khususnya dalam pelajaran agama Islam masih ada kekurangan.

" Di bawah Kemenag ada misalnya materi ajar yang berpotensi radikal. Nah, itu kan berkali-kali jadi viral, kalau itu masuk ke pesantren apa dampaknya?" ujar dia.

4 dari 6 halaman

Kekurangan Lainnya

 Ingin Masukkan Anak ke Pesantren? Simak Dulu Penjelasan Buya Yahya© MEN

Kekurangan lainnya, kurikulum pendidikan agama Islam versi pemerintah tidak menyampaikan secara rinci mengenai pembelajaran akhlak. Meski materi akidah dan syariat sudah baik.

" Akidah ok, syariat ok, tapi kemudian ada kurang materi tentang akhlak. Padahal Islam harus satu nafas, akidah, syariah dan akhlak," ucap dia.

PBNU berharap peran pemerintah dalam RUU Pesantren menjadi penguat, bukan pihak yang mengintervensi. Sehingga, kata Robikin pihaknya akan meminta RUU Pesantren tidak disahkan dulu dan diadakan perbaikan.

" Kami menyampaikan sikap resmi Nahdlatul Ulama, agar kalau masih seperti ini pembahasannya bisa tidak dilanjutkan alias ditunda," kata Robikin.

5 dari 6 halaman

Jelang Diketok, RUU Pesantren Sisakan Persoalan

 Jokowi: Pesantren Perlu Dukungan dari Pemerintah© MEN

Dream - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Marwan Dasopang mengatakan Rancangan Undang-undang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan bakal disahkan pada periode ini. Pengesahan akan dilakukan pada September nanti.

" Kami sahkan di periode ini, September itu terakhir," ujar Marwan di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.

Marwan menjelaskan progres pembahasan RUU Pesantren ini sudah mendekati tahap akhir. Tinggal menunggu waktu untuk pengesahan.

" Ini kita kan sudah mendekati final. Menurut teman-teman Panja (Panitia Kerja) bahwa poin-poin di seluruh bab sudah mendekati final," ucap dia.

6 dari 6 halaman

Dianggap Masih Bermasalah

 Ada Usulan Kementerian Pesantren, Tanggapan Kemenag dan DPR?© MEN

Meski begitu, Marwan mengakui draf RUU ini masih dianggap mengandung masalah.

Sejumlah ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Matlaul Anwar, Al Irsyad Al Islamiyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Al Wasliyah serta Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) memberikan catatan terkait draf RUU tersebut.

" Ternyata kita benar, masih banyak yang kita terabaikan atau kita kurang cermat. Ada beberapa poin, termasuk tadi mengenai kemandirian," ucap dia.

Hari ini, perwakilan sejumlah ormas Islam bersama Komisi VIII menggelar rapat membasah RUU Pesantren ini. Mayoritas dari mereka meminta DPR untuk tidak mengesahkan dulu RUU Pesantren.

" Kami tegaskan kalau hal demikian masih belum masuk ke materi dan ruhnya belum seperti ini, kami berharap untuk tidak dipaksakan disahkan dalam periode ini," kata Ketua Bidang Hukum dan Perundang-undangan PBNU, Robikin Emhas.

Beri Komentar