Menteri Agama Fachrul Razi
Dream - Menteri Agama Fachrul Razi mewacanakan pelonggaran masjid dan tempat ibadah selama berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun demikian, wacana ini masih dalam pembicaraan di internal Kemenag.
" Terkait ada relaksasi di rumah ibadah, tetapi kami belum ajukan, tetapi kami sudah punya ide itu dan sempat saya bicarakan dengan Dirjen," ujar Fachrul, dikutip dari Merdeka.com.
Menurut Fachrul, wacana ini akan diajukan ke Presiden Joko Widodo dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Pengajuan baru dilakukan jika pembahasan di internal dinyatakan sudah selesai.
" Sebagai contoh misalnya kita sepakat masjid boleh sholat jemaah, tetapi jumlahnya tidak boleh terlalu banyak, jarak antar orang lebih jauh daripada seaturannya, jarak antara shaf lebih jauh, misalnya tetap memakai masker," kata dia.
Lebih lanjut, Fachrul menyatakan saat ini kementeriannya belum berani mengumumkan rencana pelonggaran tersebut.
" Mungkin nanti kita coba ajukan dan diskusikan dengan teman-teman yang terkait dengan pengambilan keputusan ini," kata dia.
(Sah/Sumber: Merdeka.com/Muhammad Genantan Saputra)
Dream - Menteri Agama, Fachrul Razi, mengimbau masyarakat tidak mudik tahun ini. Sebabnya, ada ancaman penularan virus corona yang berbahaya.
" Enggak usah mudik, karena mudik itu, selalu kita garis bawahi, mudharatnya lebih banyak di situasi saat ini," kata Fachrul.
Dia mengajak umat Islam melaksanakan kewajiban Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula menjalankan sunah Ramadhan.
" Kita tetap melaksanakan wajin dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita, tapi kita di rumah saja," kata dia.
Fachrul mengatakan mudik di tengah darurat pandemi secara tidak langsung dapat menjadi penyebab penyebaran Covid-19. Orang mudik, kata Fachrul, bisa membawa benih virus ke kampung.
" Jika kita mudik, tanpa kita sadari membawa benih-benih virus ke kampung. Di kampung juga kita harus diisolasi, mudharatnya lebih banyak dari manfaatnya," kata dia.
Presiden Joko Widodo telah melarang aktivitas mudik tidak hanya bagi PNS, TNI-Polri, maupun pegawai BUMN melainkan semua lapisan masyarakat. Fachrul sepakat dengan keputusan itu.
" Kemenag setuju sekali dengan keputusan ini. Penetapan larangan mudik ini ditetapkan pemerintah akan mulai diberlakukan sejak awal Ramadhan," kata dia.
Lebih lanjut, Fachrul menyarankan umat Islam untuk mempersiapkan diri menjalani Ramadhan. Caranya dengan meningkatkan kualitas ibadah.
" Jangan siap-siap pulang ke kampung. Kita siap-siap saja berbuka puasa, makan sahur, tarawih, tadarus, di rumah saja," kata dia.
Sumber: Kemenag
Dream - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan melarang seluruh masyarakat melaksanakan mudik Lebaran 2020. Larangan serupa sebelumnya diberlakukan bagi PNS, TNI-Polri dan pegawai BUMN.
" Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri, dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu (pekan) yang lalu, pada rapat hari ini saya ingin menyampaikan juga bahwa mudik semuanya akan kita larang," ujar Jokowi, dikutip dari Liputan6.com.
Larangan mudik ini ditetapkan sebagai upaya untuk mencegah semakin meluasnya penyebaran virus corona. Jokowi mengatakan data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebanyak 24 persen masyarakat masih berkeras mudik.
" Oleh sebab itu saya minta persiapan-persiapan yang berkaitan dengan ini mulai disiapkan," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang merangkap Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengevaluasi kebijakan mudik di tengah pandemi. Kebijakan bisa diubah tergantung pada kondisi di lapangan.
" Kita bertahap, ya. Itu kan tergantung negara. Jangan bilang pemerintah nggak tegas juga, tidak ada satupun di dunia negara punya formula (kebijakan) yang sama," kata Luhut pekan lalu.
Luhut mengatakan pemerintah bisa saja melarang mudik jika keadaan di lapangan tidak memungkinkan. Misalnya, terdapat potensi peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 akibat mudik.
" Ya, kita memang nggak mau orang-orang pergi ke luar Jakarta, jadi mungkin aja mungkin depan, atau kapan, pemerintah katakan nggak ada mudik, mungkin aja, tergantung penilaian terhadap keadaan sekarang. Kalau peningkatan banyak atau turunnya belum signifikan, ya bisa aja, nggak usah mudik," kata dia.
(Sah, Sumber: Liputan6.com/ Lizsa Egeham)
Dream – Sinyal larangan mudik pada musim Lebaran 2020 kembali menyala kencang. Hal ini ditandai rencana pertemuan di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang dipimpim langsung oleh Ad Interim Menteri Perhubungan, Luhut Binsar Pandjaitan hari ini, Jumat 17 April 2020.
" Nanti sore pak Luhut minta ke saya. Kalau ada statement mudik dilarang, skema kita seperti apa? Gimana model pergerakan kendaraan umum? Nanti sore akan dirapatkan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, dikutip dari Liputan6.com.
Budi menduga, kemungkinan untuk melarang mudik bisa jadi dilakukan jika memperhatikan situasi ke depan. Terlebih pemerintah telah memutuskan menggeser cuti libur Lebaran ke akhir tahun.
" Kemungkinan larangan mudik dilakukan kalau melihat situasi ke depan," kata Budi.
Namun Budi menegaskan keputusan final terkait ada tidaknya larangan mudik akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan. Lembaga pemerintah ini adalah pihak yang akan membuat indikator tentang situasi yang harus dipersiapkan jika pemerintah harus melarang mudik.
Dari sisi Kemenhub, Budi mengatakan kementeriannya hanya akan mengatur pergerakan transportasi, kendaraan apa saja yang boleh dan tidak boleh beraktivitas jika mudik dilarang.
" Indikator sedang dipertimbangkan dari semua aspek. Ini kami akan menunggu keputusan pemerintah. Yang seperti ini saya dapat petunjuk dari pak Luhut, kalau penumpang oke dilakukan (dilarang). Tapi kalau kendaraan logistik jangan," kata dia.
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Supriyati menyebutkan apabila masyarakat tetap melakukan tradisi mudik pada musim Lebaran 2020 dikhawatirkan bisa memicu terjadinya gelombang kedua penularan virus Corona atau Covid-19 di Indonesia.
" Sebenarnya larangan mudik itu harusnya tetap diberlakukan. Kita khawatir kalau dibebaskan nanti setelah Lebaran atau setelah mudik terjadi second wave," kata Anggota Tim Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM itu dalam webinar tentang Covid-19 yang dipantau melalui kanal YouTube di Jakarta, Kamis 16 April 2020.
Dilansir Antara, Supriyati menyebut, kegiatan masyarakat kota yang pulang ke kampung halaman dengan waktu perjalanan yang lama sangat berpotensi terjadi kasus penularan.
Dia mengingatkan, orang tanpa gejala (OTG) yaitu orang yang sebenarnya telah terinfeksi Covid-19 namun tidak mengalami sakit atau gejala apapun sangat mudah menularkan ke orang lain.
Apabila kegiatan mudik atau perpindahan masyarakat secara masif dari kota ke sejumlah daerah, virus Covid-19 bisa berpindah dari daerah yang telah terjangkit ke daerah yang masih aman dari penyebaran virus tersebut.
(Sumber: Liputan6.com/Maulandy Rizky Bayu Kencana)
Advertisement
Komunitas Muda Mudi Surabaya, Peduli Lingkungan Lewat Langkah Kecil Berdampak Nyata
BPKH Setor Rp2,7 Triliun ke Arab Saudi untuk DP Haji 2026
10 Usulan Dewan Pers Soal Perubahan UU tentang Hak Cipta
Arab Saudi Buat Proyek `Sulap` Sampah Jadi Energi Listrik
Video Gempa 7,4 Magnitudo di Filipina yang Peringatan Tsunaminya Sampai Indonesia
Hore! Kebun Binatang Ragunan Kini Bikin Sesi Visit Malam Hari
El Rumi & Syifa Hadju Segera Menikah, Safeea Ternyata Malah Sedih
Viral Kucing Oren Jadi Wisata Baru di Jalan Sudirman Jakarta
Geger Pernikahan di Pacitan dengan Mahar Rp3 Miliar, Ternyata Pengantin Prianya Penipu
4 Rekomendasi Susu Penambah Nafsu Makan Anak yang Bikin Lahap Lagi di 2025
18 Selebritas Terkaya di Dunia Tahun 2025, Jumlah Uangnya Bikin Deg-degan
Komunitas Muda Mudi Surabaya, Peduli Lingkungan Lewat Langkah Kecil Berdampak Nyata