Jokowi menargetkan akan meningkatkan jumlah penerima bantuan keluarga sangat miskin menjadi enam juta keluarga.
Dream - Presiden Joko Widodo menyebutkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk subsidi tahun depan senilai Rp 201,4 triliun. Dana tersebut terbagi untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun dan sisanya untuk subsidi non-energi Rp 80,4 triliun.
Meski masih menyalurkan subsidi energi, pemerintah memastikan akan menata ulang penyaluran subsidi. Langkah ini dijalankan untuk mencegah penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.
" Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan Nawacita," ujar Jokowi dalam pembacaan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 di sidang paripurna DPR RI, Jumat, 14 Agustus 2015.
Di samping itu, Jokowi menjelaskan pemerintah tetap akan mengalokasikan anggaran perlindungan sosial terutama untuk masyarakat tidak mampu. Menurut dia, pemerintah menargetkan peningkatan jumlah penerima program perlindungan sosial.
" Pemerintah juga akan tetap menjadikan program-program perlindungan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sebagai fokus menyejahterakan rakyat. Bahkan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah.
Lebih lanjut, Jokowi menerangkan pemerintah meningkatkan cakupan bantuan untuk keluarga sangat miskin hingga enam juta keluarga. Selain itu, penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional akan ditingkatkan menjadi 92,4 juta jiwa.
Berikut adalah alokasi rancangan anggaran subsidi pemerintah pada tahun 2016:
1. Subsidi BBM, KPG, dan LGV Rp 70,957 triliun
2. Subsdi Listrik: Rp 50 triliun
3. Subsidi Pangan: Rp 20,933 triliun
4. Subsidi pupuk: Rp 30,062 triliun
5. Subsidi benih: Rp 1,023 triliun
6. Subsidi PSO: Rp 3,752 triliun
7. Subsidi bunga kredit program: Rp 16,474 triliun
8. Subsidi pajak ditanggung pemerintah: Rp 8,099 triliun
