Ganti Baju, Ditjen Pajak `Menghilang` Mulai 2017

Direktorat Jenderal Pajak akan memisahkan diri dari Kementerian Keuangan menjadi badan khusus bernama Badan Penerimaan Pajak.

Dream - Kewenangan serta kapasitas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak akan segera berakhir. Alasannya, direktorat yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Keuangan ini akan segera mengonversi dirinya menjadi Badan Penerimaan Pajak yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Namun, badan ini tetap berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito mengatakan, proses konversi tersebut sudah masuk ke tahap penyelesaian secara hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 “ Jadi mengenai badan yang berdiri sendiri sudah dibahas dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang sekarang sedang kita godok juga,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2015.

Selain itu, pihaknya juga sedang merumus berbagai peraturan serta ketentuan yang dibutuhkan untuk mendukung kerja Badan Penerimaan Pajak nantinya. Sigit berharap, persiapan tersebut akan rampung pada September 2016.

“ Diharapkan pada September 2016 sudah jadi, kemudian ada masa transisi tiga bulan, dan Januari 2017 kita akan ganti baju bukan DJP lagi,” ungkap Sigit menggebu-gebu.

Perubahan DJP menjadi Badan Penerimaan Pajak merupakan salah satu realisasi dari Road Map DJP 2015 – 2019. Pada 2017, Sigit menjelaskan, badan yang ia pimpin harus memasuki masa penguatan kelembagaan atau rekonsiliasi, salah satu wujudnya dengan menjadi badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Dalam Road Map tersebut juga dijelaskan pada 2015 DJP inign mencapai target meningkatkan pemahaman masyarakat akan pajak dengan menyelenggarakan tahun pembinaan wajib pajak.

Sedangkan 2016, dirancang sebagai tahun penegakan hukum. Setelah itu, DJP ingin mewujud penguatan kelembagaan pada 2017 dan menetapkan 2018 sebagai tahun sinergi instansi pemerintah, lembaga asosiasi dan pihak lain.

Terakhir, pada 2019, badan ini yakin sudah dapat mewujudkan tahun kemandirian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).