Sudah bukan hal yang baru jika proyek infrastruktur RI selalu terkendala perizinan terutama untuk pembebasan lahan.
Dream - Fokus Pemerintah Joko Widodo untuk mengembangkan berbagai proyek infrastruktur kerap terhambat masalah finansial. Untuk menyiasatinya, pemerintah pun menggandeng pihak swasta untuk bekerjasama.
Namun, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, peran pihak swasta dalam pembiayaan infrastruktur masih minim.
" Ide mengenai Private Public Partnership (PPP) adalah gagasan yang bagus, tapi sangat sulit diimplementasikan," kata Bambang dalam Konferensi Kerjasama Bank Indonesia (BI) dan International Monetary Fund (IMF) di Jakarta, Rabu 2 September 2015.
Bambang melanjutkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa perancangan proyek di Indonesia sering tidak matang. " Jadi walaupun sudah mendapatkan investornya, namun persentasenya sangat kecil untuk dimulai," keluhnya.
Ia pun mencontohkan dalam proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 2.000 MW di Batang. Pelaksanaannya baru dimulai tahun ini padahal pemenang tendernya sudah diputuskan sejak 2012.
Menurut Bambang, memang terdapat beberapa masalah yang menghambat realisasi proyek tersebut hingga tiga tahun.
" Masalah yang harus diselesaikan pertama, pembebasan lahan dan kedua adalah kerumitan birokrasi perizinan yang sekarang sudah dibenahi," jelasnya.
Kini, pemerintah pun sepakat untuk tidak melempar proyek ke masyarakat sebelum perancangannya tuntas. Juga berkomitmen untuk menyokong PPP dengan pembiayaan jangka panjang.
Sebelumnya, aku Bambang, pembiayaan yang ditawarkan Bank dalam negeri hanya berjangka pendek dan menengah. Padahal, pembiayaan untuk infrastruktur memerlukan waktu yang lama sebab pengembalian modal tak bisa dilakukan dalam waktu cepat.
" Maka dari itu untuk PPP kita ambil pembiayaan dari multilateral," ungkapnya.
Bambang pun membeberkan, tahun ini pemerintah akan mengucurkan dana infrastruktur yang jumlahnya lebih besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp 290 triliun.
