Pembangunan Gaza yang hancur oleh konflik beberapa waktu lalu membutuhkan biaya hingga Rp 48 Triliun
Dream - Perlahan-lahan Gaza kembali bangkit usai tercapainya gencatan bersenjata Israel dan Palestina. Upaya menghidupkan kembali Gaza sedikit lebih ringan setelah pemerintah pemerintah Arab Saudi menjanjikan bantuan US$ 500 juta atau sekitar Rp 6 triliun untuk membangun kembali Gaza.
Sumbangan tersebut cukup berarti mengingat perhitungan Otoritas Palestina memperkirakan kebutuhan biaya pembangunan kembali Gaza kemungkinan mencapai US$ 4 miliar (Rp 48,04 triliun) dan memakan waktu selama tiga tahun.
Komitmen Arab Saudi itu muncul menjelang konferensi di Kairo pada 12 Oktober mendatang yang mempertemukan negara-negara donor seperti Turki, Qatar, Uni Eropa dan Amerika Serikat dalam usaha membantu rekonstruksi Gaza.
" Arab Saudi berjanji US$ 500 juta," kata Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah seperti dikutip laman Zawya, Minggu, 21 September 2014. Dia berharap dana lebih lanjut bisa menutupi biaya total rekonstruksi tepat pada waktunya.
Diperkirakan 18 ribu rumah hancur selama perang tujuh minggu yang berakhir Agustus, sementara lebih 40 ribu lainnya mengalami kerusakan parah.
Infrastruktur utama seperti jalan, jembatan dan pabrik pengolahan air rusak berat. Sementara pembangkit listrik satu-satunya di Gaza akan dibangun kembali seluruhnya. Puluhan pabrik di pinggiran daerah pemukiman juga menjadi korban pemboman artileri Israel.
Hamdallah menjelaskan, biaya pembangunan kembali wilayah yang menjadi rumah bagi 1,8 juta orang berkisar antara US$ 3 miliar sampai US$ 7,8 miliar.
Dengan begitu banyak rumah yang hancur, termasuk tiga gedung pencakar langit 14 lantai, para ahli ekonomi memperkirakan Gaza akan membutuhkan 10.000 ton semen per hari selama enam bulan ke depan untuk membangunnya kembali.
Utusan PBB untuk Timur Tengah Robert Serry mengatakan pekan ini ia telah menjadi penengah dalam kesepakatan antara Hamas dan Israel yang memungkinkan Otoritas Palestina memimpin rekonstruksi.
Hamas dan Fatah, yang memimpin Otoritas Palestina, sepakat untuk membentuk " pemerintah bersatu" pada April lalu. Sayangnya, upaya untuk merealisasikan perjanjian itu sejauh ini masih menemui kegagalan. Meski ada sedikit kemajuan terkait nasib pemerintah bersatu, negara-negara donor cenderung enggan menggelontarkan dananya ke Gaza.
