Berikut ini adalah rekayasa lalu lintas yang dibuat untuk mengamankan aksi PA 212.
Dream – Persatuan Alumni (PA) 212 berencana akan menggelar unjuk rasa hari ini, Jumat 6 Juli 2018 dan di depan Gedung Bareskrim Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Gambir, Jakarta Pusat. Polisi membuat rekayasa lalu lintas untuk mengamankan aksi ini.
“ Dari kepolisian, ada 6.500 personel gabungan kami turunkan,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes. Raden Prabowo Argo Yuwono, di Jakarta, Jumat 6 Juli 2018.
Argo mengatakan ribuan polisi ini turun untuk memastikan aktivitas masyarakat tidak terganggu dengan aksi ini.
" Tentunya masyarakat silahkan beraktivitas seperti biasa ya, nanti ikuti petunjuk petugas di lapangan," kata dia.
Berikut ini adalah rekayasa lalu lintas yang dibuat untuk mengamankan aksi PA 212.
-Arus lalu lintas dari Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Majapahit dialihkan ke Jalan Juanda.
-Arus lalu lintas dari Jalan Lapangan Banteng menuju Jalan Veteran dialihkan ke kanan melalui Jalan Pos.
-Arus lalu lintas dari Jalan Gunung Sahari menuju Jalan Dr Soetoyo diluruskan ke Jalan Senen Raya.
-Arus lalu lintas dari Jalan Senen Raya menuju Jalan Budi Utomo diluruskan ke Jalan Gunung Sahari.
-Arus lalu lintas yang datang dari arah Simpang Lima Senen menuju Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto diluruskan ke Jalan Senen Raya-Wahidin.
-Arus lalu lintas yang datang dari Cikini Raya menuju ke arah M Ridwan Rais dialihkan ke kanan Jalan Kwitang Raya.
-Arus lalu lintas yang datang dari arah Jalan Kwitang akan diminta memutar balik ke arah Jalan Kwitang Raya.
-Arus lalu lintas dari arah Jalan Kebon Sirih diluruskan ke Jalan Kwitang Raya.
-Arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan ke Jalan Kebon Sirih atau Tanah Abang.
-Arus lalu lintas yang datang dari arah Jalan Abdul Muis diluruskan ke Jalan Harmoni, juga Fachrudin.
-Arus lalu lintas yang datang dari arah Abdul Muis menuju Jalan Museum diluruskan ke Jalan Fachrudin dan sebaliknya.
Asi ini memuat beberapa tuntutan, mulai dari penolakan penetapan Pj. Gubernur Jawa Barat Komjen Pol M Irawan sampai kasus Sukmawati Soekarnoputri. (ism)
