Kemenag Resmikan Program Percontohan Daerah Binaan di Donggala

Reporter : Maulana Kautsar
Rabu, 18 Desember 2019 09:00

Wamenag Zainut Tauhid Saadi (Foto: Istimewa)

Agama menjadi landasan kuat stabilitas nasional.

Dream - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, meresmikan Program Percontohan Daerah Binaan di Desa Sioyong, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Program ini merupakan inovasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk menebarkan toleransi beragama yang menunjang stabilitas nasional.

"Program Percontohan Daerah Binaan adalah sebagai bentuk pengejawantahan kehadiran Negara terhadap permasalahan bidang agama yang dalam hal ini dilakukan oleh Kementerian Agama," kata Zainut Tauhid dalam keterangan resminya.

Zainut menyatakan agama berperan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam praktik keseharian, masyarakat Indonesia selalu mengutamakan ketaatan pada landasan negara dan konstitusi.

Posisi agama, ucao dia, secara inheren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan program pembangunan nasional.

"Hal ini merupakan bagian yang terintegrasi di dalam kerangka pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia yang damai, adil, demokratis dan sejahtera (RPJP Nasional 2005-2025)," kata dia.

1 dari 4 halaman

Cara Kemenag Filter Buku Agama dari Materi Radikal dan Vulgar

Dream - Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan website penilaian buku pendidikan agama di laman lektur.kemenag.go.id/lpbpa. Melalui website itu, semua buku pendidikan agama akan terlebih dahulu melewati penilaian Kemenag.

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi mengatakan, penilaian bertujuan untuk melindungi anak didik dari bahan ajar yang tidak baik yang dibalut dengan embel-embel agama.

"Penilaian ini untuk memastikan buku-buku yang beredar di Indonesia adalah untuk kepentingan nasional, bangsa dan negara yang terbebas dari radikalisme, intoleransi, pornografi, demi mendukung program moderasi beragama dan kokohnya NKRI," ujar Fachrul di Kemenag, Jakarta, Jumat, 13 Desember 2019.

Selain itu, kata dia, materi khilafah tidak akan dihilangkan dari materi ajar, hanya saja subtansinya yang diubah. Kemenag juga akan berupaya memperbaiki kualitas guru agar materi yang disampaikan tidak keluar dari batasan.

"Saya berkali-kali pesankan, mengangkat khilafah dalam sejarah Islam harus hati-hati, salah satunya jangan sampai menjadi pembelajaran fikih yang berlebihan," ucap dia.

2 dari 4 halaman

Penilaian 572 Buku Agama

Mantan wakil Panglima TNI itu mengatakan, kehati-hatian itu perlu dilakukan untuk menghindarkan siswa salah memahami materi khilafah.

"Tolong ditata secara baiklah. Jangan sampai membuat orang menjadi benci, jangan juga menjadi berlebihan menilai sistem itu (khilafah) sistem yang terbaik," kata dia.

Kabalitbang dan Diklat Kemenag, Abdul Rahmad Mas'ud mengatakan, pihaknya telah melakukan penilaian terhadap 572 buku agama.

"Hari ini sudah bisa memberikan tanda pengesahan. Hal itu berarti buku-buku tersebut sudah layak dibaca oleh publik," ujar Mas'ud.

3 dari 4 halaman

Materi Khilafah dan Jihad Tak Lagi Muncul di Buku Fikih

Dream - Kementerian Agama melalui surat edaran yang ditandatangani Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, A Umar menyebut materi khilafah dan jihad yang tadinya berada di buku fikih kini berubah ke buku Sejarah Kebudayaan Islam (SKI).

Menteri Agama (Menag), Fachrul Razi membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

"Itu hanya dipindahkan dari tadinya itu masuk ke fikih dipindahkan ke sejarah (SKI) ya. Sejarah nggak boleh hilang, tapi di fikih nggak ada lagi," ujar Fachrul di Kemenag, Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Fachrul mengakui ada perilaku oknum guru yang salah dalam mengajarkan materi khilafah dan jihad kepada siswa.

"Kan dalam sejarah Islam itu ada (materi khilafah), tapi pengalaman yang lalu yang mungkin nggak tau salahnya di mana, yang jadi mengajarnya justru yang menyimpang soal khilafah," kata dia.

4 dari 4 halaman

Religius dan Nasionalis

Di lokasi yang sama, Dirjen pendidikan Islam Kemenag, Kamaruddin Amin mengatakan, materi jihad dan khilafah tidak akan dihapuskan dari buku pelajaran. Hanya saja, perspektifnya akan diubah.

"Akan diberikan perspektif yang lebih produktif dan lebih kontekstual. Nanti disampaikan bahwa khilafah itu tidak lagi cocok untuk Indonesia. Negara bangsa yang sudah memiliki konstitusi," ujar Kamaruddin.

Menurut dia, perubahan perspektif itu dilakukan untuk menghasilkan generasi yang tidak hanya religius, namun juga nasionalis.