Tidak hanya di Indonesia, masalah transparansi korporasi yang masih minim juga terjadi di negara-negara kawasan Timur Tengah.
Dream - Lembaga pemeringkat, Fitch, mengingatkan pemerintah negara-negara Timur Tengah tentang rendahnya tata kelola perusahaan swasta di negara-negara itu. Hal ini karena tidak adanya dewan independen yang memantau transparansi di perusahaan-perusahaan swasta.
" Kami percaya praktik tata kelola perusahaan mengalami perbaikan di negara Timur Tengah. Seperti yang dilakukan Uni Emirat Arab dan Qatar dengan reformasi peraturan sehingga bisa masuk ke dalam status emerging market," ujar Fitch dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari Arabian Business, Senin, 6 Oktober 2014.
" Sayangnya, untuk perusahaan swasta, budaya independensi, transparansi, dan keterbukaan masih perlu waktu dalam penerapannya."
Fitch menilai beberapa korporasi di daerah-daerah yang sudah menyatakan keindepensiannya, tetapi belum menerapkannya secara efektif. Hal ini karena masih adanya pengaruh dari pihak tertentu yang memiliki kekuatan besar dalam perusahaan.
" Di perusahaan swasta, masih ada hubungan dengan pihak yang signifikan," papar Fitch.
Fitch menyatakan hal ini disebabkan karena adanya kepemilikan pribadi.
" Risiko juga berasal dari pengaruh pemegang saham keluarga yang lebih menguntungkan kepentingan keluarga atau pemegang saham lain," tulis Fitch lagi.
Meski kepemilikan keluarga ini juga membawa manfaat jika seluruh anggota keluar berkomitmen dalam mengembangkan bisnis, sehingga mereka menciptakan iklim yang kompetitif dalam perusahaan mereka.
Menurut Fitch, rendahnya transparansi di negara tersebut mengurangi peluang investor masuk. Dengan transparansi dan tata kelola yang baik maka perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan akses ke pasar modal dan memperbesar utang guna ekspansi bisnis perusahaan.
Seperti yang telah dilakukan Majid Al Futtaim Holding yang memiliki pelaporan keuangan yang tepat waktu dan penerapan aturan check and balances yang efektif. (Ism)
