Ingin PSBB Efektif, Usul Penghentian Sementara Operasional KRL Dikaji

Reporter : Ahmad Baiquni
Jumat, 17 April 2020 12:01
Ingin PSBB Efektif, Usul Penghentian Sementara Operasional KRL Dikaji
Dua gubernur telah menyampaikan usulan, tetapi belum ada keputusan dari Kemenhub.

Dream - DKI Jakarta dan daerah penyangga yaitu Bogor, Depok dan Bekasi telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penularan virus corona. Beberapa hari lagi, menyusul kawasan Tangerang Raya menerapkan kebijakan serupa.

Muncul desakan dari sejumlah kepala daerah untuk penghentian sementara operasional KRL demi efektifnya PSBB. Sebabnya, operasional KRL justru kontraproduktif dengan semangat dari penerapan PSBB.

Usulan untuk meminta penghentian operasional KRL disampaikan lima kepala daerah di Bodebek kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Gubernur yang biasa disapa Kang Emil ini menyetujui usulan tersebut dan telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan serta PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) selaku operator KRL.

" Itu kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api dalam hal ini KCI. Jadi saya menyampaikan aspirasi dari wilayah Bodebek, karena masih banyaknya orang berdesak-desakan melalui KRL," ujar Ridwan, dikutip dari Liputan6.com.

Ridwan mengatakan operasional KRL sudah seharusnya sinkron dengan PSBB di Jabodetabek. Jadwal yang dipilih yaitu mulai 18 April, bersamaan dengan dimulainya pemberlakuan PSBB di Tangerang Raya.

" Saya hanya menyampaikan informasi itu. Keputusan itu ada di operator kereta api," kata dia.

1 dari 4 halaman

Anies Turut Ajukan Penghentian Operasional KRL

Hal senada juga disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Dia sudah mengajukan usulan ke Kemenhub agar operasional KRL dapat dihentikan selama masa pemberlakuan PSBB.

" Saya dua hari yang lalu (Selasa, 14 April 2020) mengusulkan kepada Pak Menhub Ad Interim (Luhut Binsar Panjaitan) untuk operasi kereta commuter dihentikan dulu selama kegiatan PSBB berlangsung," kata Anies.

Menurut Anies, usulan tersebut masih dirapatkan Kemenhub. Dia mendapatkan jawaban sementara, operasional KRL belum dapat dihentikan mengingat bantuan sosial belum turun.

" Menurut jawaban yang diterima, ketika nanti bantuan sosial sudah berhasil diturunkan, maka pembatasan operasi itu akan dilakukan," kata dia.

 

2 dari 4 halaman

Jawaban Kemenhub

Terkait desakan tersebut, Kemenhub tengah melakukan pengkajian untuk menghentikan sementara operasional KRL di masa PSBB.

" Kementerian Perhubungan tengah melakukan kajian dan pembahasan bersama stakeholder terkait, termasuk di antaranya operator KRL dan pemerintah daerah terkait," kata juru bicara Kemenhub, Adita Irawati.

Adita mengatakan ketentuan PSBB yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Menhub Nomor 18 Tahun 2020 hanya menyebutkan pengendalian transportasi. Bukan dengan menutup atau melarang operasional sepenuhnya.

" Misalnya membatasi jumlah penumpang untuk menjaga jarak (physical distancing), dan membatasi frekuensi kereta dan jam operasional dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat," kata dia.

(Sah, Sumber: Liputan6.com)

3 dari 4 halaman

Mengikuti Jabodetabek, Bandung Raya Akan Ajukan PSBB ke Menkes

Dream - Daerah yang terhimpun dalam rumpun wilayah Bandung Raya bersepakat mengajukan permohonan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Menteri Kesehatan. Rumpun tersebut terdiri dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Kesepakatan tersebut muncul saat rapat lima kepala daerah itu dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui konferensi video. Ridwan mengatakan pengajuan PSBB di Bandung Raya akan dilakukan secara kolektif oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

" Barusan saya beres rapat dengan kepala daerah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, KBB (Kabupaten Bandung Barat), Cimahi dan Sumedang, kita menyepakati surat pengajuan PSBB itu akan dikirim ke Kementerian Kesehatan paling telat hari Kamis besok, tanggal 16," ujar Ridwan.

Ridwan mengatakan jika disetujui akhir pekan nanti, PSBB di Bandung Raya mulai dijalankan pada Rabu, 22 April 2020. Pola penerapannya sama dengan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi.

" Disepakati, kalau disetujui di akhir pekan seperti kemarin kaya Bodebek oleh Kementerian Kesehatan, maka PSBB Bandung Raya kemungkinan akan dimulai di hari Rabu dini hari tanggal 22 April, dengan pola perlakuan dan strategi yang sama seperti penerapan PSBB di Bodebek," kata Ridwan.

Lebih lanjut, Ridwan meminta para kepala daerah di Bandung Raya mempersiapkan program jaring pengamanan sosial. Ini untuk mencegah dampak sosial ekonomi yang berpotensi muncul ketika penerapan PSBB.

(Sah, Sumber: /Rizlia Khairun Nisa)

4 dari 4 halaman

Gaji Ridwan Kamil, Wagub, dan PNS Pemprov Jabar Dipotong 4 Bulan Buat Corona

Dream – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Jamil memutuskan momotong gajinya selama empat bulan ke depan untuk mengurangi dampak wabah virus corona Covid-19. Pemotongan gaji juga berlaku untuk wakil gubernur dan semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan pemotongan gaji ini bertujuan untuk mempercepat penanggulangan penyebaran virus corona sekaligus membantu masyarakat yang terdampak pelemahan ekonomi akibat wabah tersebut.

“ Untuk mengurangi beban masyarakat dan percepatan penanggulangan penyebaran virus covid-19, maka gaji Gubernur, Wakil Gubernur dan para ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS di Pemprov Jawa Barat akan dipotong selama 4 bulan ke depan dengan adil dan proporsional,” tulis Ridwan Kami di akun Instagramnya @ridwankamil, dikutip Senin 30 Maret 2020.

Pria yang biasa disapai Kang Emil itu juga menyerukan masyarakat yang yang memiliki keluangan harta untuk bersama-sama ikut menyumbang untuk mengatasi dampak wabah corona yang dialami masyarakat tak mampu.

" Mari kita bersama-sama menyumbang kepada perjuangan melawan viri dan menolong masyarakat yang tidak mampu melalui kesetiakawanan sosial.” tulis Ridwan Kamil.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mempersiapkan kampanye “ Two in One” untuk mengatasi dampak virus corona pada kehidupan masyarakat Jabar.

Dengan program ini, satu keluarga yang mampu akan membantu dua keluarga lainnya yang dianggap tak mampu dan terkena dampak wabah corona.

“ 1 Keluarga mampu mengurusi 2 keluarga tidak mampu selama pandemi covid-19. Insya Allah bisa. Bersama, Insya Allah, #KitaPastiMenang,” tulis dia.(sah)

Beri Komentar