Soal Surat Pencekalan Habib Rizieq Shihab, Ini Kata Dirjen Imigrasi

Reporter : Muhammad Ilman Nafi'an
Rabu, 13 November 2019 10:00
Soal Surat Pencekalan Habib Rizieq Shihab, Ini Kata Dirjen Imigrasi
Itu kewenangan Arab Saudi.

Dream - Direktur Jenderal Imigrasi Kementeria Hukum dan HAM, Ronny Franky Sompie, mengaku tidak tahu kebenaran surat pencekalan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Dia mengaku baru mengetahui surat pencekalan itu dari media sosial.

" Kita sendiri belum tahu apakah ada surat itu. Kan suratnya samar-samar, tidak jelas," ujar Ronny di Jakarta, Selasa 12 November 2019.

Untuk itu, Ditjen Imigrasi berencana berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai kasus ini. " Akan kita lakukan kerja sama dengan Kemenlu atau melalui Dubes Arab Saudi di Indonesia atau bisa melalui Kemenlu RI di Arab Saudi," ucap dia.

Selain itu, Ronny juga belum mengetahui masalah apa yang dialami Rizieq di Arab Saudi sehingga belum bisa kembali ke Indonesia.

" Tanggal 27 April 2017 beliau tinggalkan Indonesia, apakah ini berkaitan dengan visa yang diberikan izin tinggal atau ada persoalan lain, tentu ini jadi kewenangan pemerintah Arab Saudi yang atur WNA boleh atau tidak keluar dari Arab Saudi," kata dia.

1 dari 5 halaman

Tak Pernah Beri Rekomendasi

Selama ini, mantan Kapolda Bali itu menegaskan, pemerintah Indonesia tidak pernah memberi rekomendasi kepada Kerajaan Arab Saudi untuk melakukan pencekalan kepada Rizieq Shihab.

" Undang-undang (UU Nomor 6 Tahun 2011) ini menganut HAM internasional pasal 14 dinyatakan, pemerintah Indonesia tidak berewenang untuk menolak menangkal WNI untuk kembali ke Indonesia, setelah bepergian ke luar negeri," ucap dia.

Ronny mengatakan, selama ini Ditjen Imigrasi pernah mencegah warga negara asing (WNA) untuk keluar dari Indonesia karena permintaan pemerintah negara lain. Namun negara tidak berhak menangkal warga negaranya untuk kembali ke Indonesia.

" Kalau ada permintaan selama ini kita memang bebarapa kali melayani otoritas negara lain karena sudah berangkat, itu kita lakukan penolakan untuk kembali ke negaranya karena ada persoalan hukum," ujar dia.

2 dari 5 halaman

Kemenag Bantah Beri Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI

Dream - Sekjen Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis membantah telah memberikan rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

" Rekomendasi itu yang miliki kewenangan Kemendagri," ujar Nur Kholis di Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

Kabar izin perpanjangan izin FPI tersebut muncul dari Ketua Umum FPI, Ahmad Sobri Lubis. Dia mengatakan, organisasinya itu telah mendapat rekomendasi izin perpanjangan.

Ahmad mengatakan, rekomendasi itu telah dikeluarkan ketika Lukman Hakim Saifuddin masih menjabat sebagai Menteri Agama periode 2014-2019.

Sementara itu, Sekretaris Umum FPI, Munarman mengatakan, dengan rekomendasi itu FPI tidak perlu izin lagi dari Kemendagri.

" Nggak perlu ada izin (Pemerintah), Anda baca di undang-undang, kita sudah punya rekomendasi dari Kemenag sudah di tangan kita," kata Munarman.

Seperti diketahui, izin FPI sebagai ormas dalam Surat Keterangan Terdaftar atau SKT nomor 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014 sudah tidak berlaku sejak 20 Juni 2019.

3 dari 5 halaman

FPI Tuntut Pemerintah Penuhi Hak Asasi Habieb Rizieq

Dream - Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI), Ahmad Sobri Lubis menegaskan pemerintah telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena tidak mengizinkan Habib Rizieq Shihab pulang ke Indonesia.

" Setiap warga negara harus mendapat perlindungan, kalau Habib Rizieq sebagai tokoh bangsa tidak mendapat perlindungan, apalagi rakyat biasa," ujar Ahmad di Markas FPI, Petamburan, Jakarta, Senin, 11 November 2019.

 Tiga kali usaha Rizieq Shihab keluar Arab Saudi gagal

Tiga kali usaha Rizieq Shihab keluar Arab Saudi gagal

Meski demikian, Ahmad menekankan, FPI tak menuntut pemerintah untuk memulangkan Rizieq ataupun membayarkan dendanya.

" Kami hanya menuntut hak asasi manusia habib Rizieq dipenuhi," ucap dia.

4 dari 5 halaman

Pemerintah Tidak Acuh?

 Visa Rizieq Shihab

Visa Rizieq Shihab

Menurutnya, pemerintah saat ini abai dengan kewajibannya untuk menolong warga negara yang mengalami kesulitan di luar negeri.

" Di sini bisa dilihat, sikap (pemerintah) diam, (tidak) acuh terhadap status Habib Rizieq ini," kata dia.

Menantu Habib Rizieq, Habib Hanif Alatas menyebut alasan mertuanya tidak dapat kembali ke Indonesia karena alasan dicekal.

Bahkan, kata dia, pencekalan oleh Imigrasi Arab Saudi itu dilakukan atas permintaan Pemerintah Indonesia.

" Berdasarkan keterangan dari beliau (Habib Rizieq) begitu. Ada pihak-pihak dari negeri anda untuk dicekal," kata Hanif.

5 dari 5 halaman

Menantu Beber Fakta Mengejutkan Pencekalan Habib Rizieq Shihab

Dream - Menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas, mengatakan, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu tidak bisa pulang ke Indonesia karena dicekal, bukan gara-gara over stay akibat visanya sudah habis.

" Visa izin tinggal Habib Rizieq habis 20 Juli 2018," ujar Hanif di Markas FPI, Petamburan, Jakarta, Senin 11 November 2019.

Sebelum 20 Juli 2018, tambah dia, Habib Rizieq sudah ingin pergi dari Arab Saudi, tapi tidak bisa. " Sebelum tanggal 20 Juli sudah tiga kali mau keluar Saudi, tapi enggak bisa karena dicekal," kata dia.

Menurut dia, Habib Rizieq meminta penjelasan kepada pihak imigrasi Arab Saudi mengenai alasan pencekalan tersebut. Saat kroscek itulah, tambah Hanif, Habib Rizieq tahu sebab tak bisa pergi dari Arab Saudi.

" Berdasarkan keterangan dari beliau (Habib Rizieq) begitu. Ada pihak-pihak dari negeri Anda untuk dicekal," ucap dia.

Hanif mengatakan, pencekalan mertuanya terjadi dua kali. Pertama terjadi pada 15 Juli 2018, tepat di hari Surat Penghentian Penyidikan (SP3) Polda Metro Jaya terkait kasus chat pornografi.

" Pencekalan sempat dicabut tapi kita enggak tahu. Dan kembali dicekal pada 7 Desember 2018 setelah suksesnya reuni 212," ujar tambah Hanif.

Beri Komentar
Tutorial Ikuti Audisi LIDA 2020 Indosiar di KapanLagi Lewat Handphone