Kampus Mengajar Meluncur, Menteri Nadiem Tantang Mahasiswa Jadi Pengajar

Reporter : Razdkanya Ramadhanty
Rabu, 10 Februari 2021 06:01
Kampus Mengajar Meluncur, Menteri Nadiem Tantang Mahasiswa Jadi Pengajar
Kampus Mengajar melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia untuk melakukan pengajaran kepada anak-anak usia sekolah.

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menantang para mahasiwa untuk terjun membantu peningkatan kualitas pendidikan Indonesia dengan menjadi pengajar. Peluang ini terbuka setelah diluncurkannya program Kampus Mengajar. 

Melalui Program Kampus Mengajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berharap salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang menghadapi tantangan di masa pandemik Covid-19 bisa segera terwujud.

 

Konsep dasar Kampus Mengajar ialah melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia untuk turun langsung memberikan pengajaran kepada anak-anak usia sekolah. Sasaran pengajaran utamanya di daerah-daerah yang cukup tertinggal.

" Melalui Kampus Mengajar 2021, saya ingin menantang kalian (mahasiswa) untuk juga mengatakan 'saya mau', yakni mau membantu mengubah tantangan tersebut menjadi harapan," ujar Nadiem dalam acara Peluncuran Kampus Mengajar secara daring pada Selasa, 9 Februari 2021.

Nadien juga mengajak mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk beraksi, berkolaborasi dan berkreasi selama 12 minggu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar, terutama yang di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

 

1 dari 6 halaman

Latih Softskill Mahasiswa

Program Kampus Mengajar, akan diikuti para mahasiswa selama 12 minggu. Di samping memberikan manfaat bagi siswa, program ini juga akan melatih jiwa kepemimpinan dan sosial seorang mahasiswa.

" Saya berharap setiap mahasiswa akan menjawab tantangan saya untuk terus memelihara api optimisme dan memberikan kontribusi terbaiknya," sebutnya.

Tak hanya anak didik, Nadien mengimbau pengelola kampus untuk memberikan keleluasaan bagi mahasiswa belajar di luar kelas, termasuk melalui Kampus Mengajar ini.

" Pada kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan pemimpin perguruan tinggi dan dosen untuk segera melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan agar mahasiswa dapat melaksanakan hak belajarnya di luar kampus dan di luar program studi dengan mudah difasilitasi dan didukung," kata Nadiem.

2 dari 6 halaman

Kampus Diminta Segera Revisi Kurikulum

Nadiem meminta perguruan tinggi segera merevisi kurikulum supaya memungkinkan mahasiswa menjalankan berbagai kegiatan Kampus Merdeka dan lulus tepat waktu. Pendaftaran dan konversi SKS program Kampus Merdeka harus dibuat mudah.

" Di samping itu saya berharap inisiatif Kemendikbud dapat sepenuhnya didukung oleh para kepala dinas, kepala sekolah dan guru dengan menerima kehadiran para mahasiswa mengajar di kota/kabupaten di sekolah Ibu dan Bapak," pesannya.

Program Kampus Mengajar ini telah mendapat dukungan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nadiem secara khusus memberikan ucapan terima kasih atas bantuan dan kerja sama yang telah diberikan LPDP kepada kementeriannya.  

3 dari 6 halaman

Kampus Merdeka Ala Nadiem Makarim, Mahasiswa Bisa Ambil SKS di Prodi Lain

Dream - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim kembali membuat gebrakan. Nadiem merilis konsep merdeka belajar di perguruan tinggi atau Kampus Merdeka.

" Kebijakan Kampus Merdeka ini merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar. Pelaksanaannya paling mungkin untuk segera dilangsungkan, hanya mengubah peraturan menteri, tidak sampai mengubah peraturan pemerintah ataupun undang-undang," kata Nadiem, dilaporkan Liputan6.com, Jumat, 24 Januari 2020.

Dalam gebrakan itu, Nadiem mengenal otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk membuka atau mendirikan program studi baru. Tapi, kata Nadiem, otonomi diberikan jika PTN atau PTS tersebut punya akreditasi A atau B.

Persyaratan lainnya adalah kampus telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

" Pengecualian berlaku untuk program kesehatan dan pendidikan. Dan seluruh prodi baru akan otomatis mendapatkan akreditasi C," kata dia.

4 dari 6 halaman

Kerja sama dengan Mitra Program Studi

Nadiem melanjutkan bahwa kerja sama dengan organisasi akan mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang, dan penempatan kerja bagi para mahasiswa. Kemudian Kemdikbud akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan.

"  Tracer study wajib dilakukan setiap tahun. Perguruan tinggi wajib memastikan hal ini ditetapkan," kata dia.

Kebijakan kedua dalam Kampus Merdeka yaitu program re-akreditasi otomatis untuk seluruh peringkat. Akreditasi bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

Nadiem mengatakan, akreditasi yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) tetap berlaku selama lima tahun dan akan diperbaharui secara otomatis. Pengajuan re-akreditasi perguruan tinggi dan prodi dibatasi paling cepat dua tahun setelah mendapatkan akreditasi yang terakhir kali. Sementara bagi perguruan tinggi yang berakreditasi B dan C bisa mengajukan peningkatan akreditasi kapan pun.

" Nanti, Akreditasi A pun akan diberikan kepada perguruan tinggi yang berhasil mendapatkan akreditasi internasional. Daftar akreditasi internasional yang diakui akan ditetapkan dengan keputusan menteri," kata dia.

5 dari 6 halaman

Otonomi Perguruan Tinggi

Kendati begitu, Nadiem menyebutkan BAN-PT akan melakukan akreditasi bila ditemukan penurunan kualitas yang meliputi pengaduan masyarakat dengan disertai bukti yang konkret, serta penurunan tajam jumlah mahasiswa baru yang mendaftar dan lulus dari prodi ataupun perguruan tinggi.

Kampus Merdeka ketiga yaitu otonomi perguruan tinggi untuk Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Bagi PTN Satuan Kerja (Satker) dan PTN Badan Layanan Umum (BLU) akan dipermudah untuk menjadi PTN-BH.

Kebijakan Kampus Merdeka keempat yaitu kebebasan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah dan melakukan perubahan definisi Satuan Kredit Semester (SKS). Saat ini, kata Nadiem, bobot SKS pembelajaran di luar kelas begitu kecil.

6 dari 6 halaman

Konsep SKS

Di samping juga tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru, terlebih juga banyak kampus yang menunda kelulusan mahasiswa karena mereka mengikuti pertukaran pelajar atau praktek kerja lapangan.

" Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela, jadi mahasiswa boleh mengambil ataupun tidak, SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah, mahasiswa juga dapat mengambil SKS di prodi lain dan dalam kampusnya sebanyak satu semester dari total semester yang harus ditempuh. Ini tidak berlaku untuk prodi kesehatan," kata dia.

Nadiem ingin SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar. Kegiatan di sini berarti baik belajar di kelas, magang atau praktik kerja di industri atau organisasi, pertukaran pelajar, pengabdian masyarakat, wirausaha, riset, studi independen, maupun kegiatan mengajar di daerah terpencil.

" Setiap kegiatan yang dipilih mahasiswa harus dibimbing oleh seorang dosen yang ditentukan kampusnya. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dapat dipilih dari program yang ditentukan pemerintah dan atau program yang disetujui oleh rektornya," kata dia.

Sumber: Liputan6.com/Yopi Makdori

Beri Komentar