Masih ada masyarakat yang beranggapan imunisasi tidak boleh dilakukan.
Dream - Ada kalanya tubuh manusia tidak mampu menangkal virus maupun bakteri tertentu. Ini lantaran ketiadaan zat penangkal, sehingga tubuh menjadi lemah.
Untuk menguatkan daya tahan tubuh terhadap virus atau bakteri, salah satunya cara yang kerap digunakan adalah imunisasi. Dengan imunisasi, daya tahan tubuh dikuatkan menggunakan cairan tertentu yang merupakan antivirus.
Tetapi, muncul perbedaan pandangan di tengah umat Islam. Sebagian menyebut imunisasi haram dilakukan. Lantas, bagaimana kaidah fikih membahas persoalan imunisasi ini?
Dikutip dari laman Rumah Fiqih Indonesia, terdapat sejumlah alasan digunakan kelompok yang mendukung keharaman imunisasi. Beberapa di antara alasan tersebut seperti penggunaan zat yang najis, mengandung efek samping, madharatnya besar, menyingkirkan pengobatan Nabawi, dan sebagainya.
Tetapi, tidak sedikit pula masyarakat yang termasuk kelompok pendukung imunisasi. Alasannya juga cukup banyak seperti mencegah lebih baik daripada mengobati, efek samping yang minim, dan lain-lainnya.
Sebenarnya, sudah banyak fatwa yang menyatakan imunisasi adalah halal. Bahkan, fatwa tersebut tidak hanya dari Tanah Arab, melainkan dari Eropa dan Indonesia sendiri.
Seperti fatwa ulama Arab Saudi Syeikh Abdullah bin Baz. Ulama ini menyatakan tidak mengapa berobat jika ada kekhawatiran terserang penyakit karena wabah meski penyakit itu belum muncul.
Pendapat Syeikh bin Baz di atas juga mencakup kebolehan dijalankannya imunisasi dan vaksinasi untuk melawan penyakit.
Fatwa selanjutnya dikeluarkan Majelis Ulama Eropa. Berdasarkan hasil penelitian, majelis ini memutuskan penggunaan obat semacam itu (vaksinasi) ada manfaatnya dari segi medis. Obat semacam itu dapat melindungi anak dan mencegah mereka dari kelumpuhan dengan izin Allah. Dan obat semacam ini (dari enzim babi) belum ada gantinya hingga saat ini.
Sementara di Indonesia sendiri, Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sama-sama menyatakan imunisasi dibolehkan. Bahkan jika vaksin yang digunakan mengandung unsur babi, selama belum ada penggantinya, hukumnya boleh digunakan.
Namun demikian, dua lembaga ini tetap mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk menjalankan penelitian guna mencari bahan pengganti enzim babi.
Selengkapnya baca di sini...
